LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pidie Jaya yang juga Sekretaris Daerah, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, M.P.H, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pidie Jaya masa bakti 2025–2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan jajaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta para Ketua KORPRI kabupaten/kota se-Aceh. Momen ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat soliditas organisasi ASN, mempercepat reformasi birokrasi, serta mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai Panglima ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Munawar Ibrahim menyebut bahwa amanah memimpin KORPRI merupakan tanggung jawab besar untuk membangun organisasi yang semakin kuat dan mampu menjadi perekat persatuan seluruh ASN.

Menurutnya, KORPRI harus tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sekaligus memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan melayani.
"Kami akan terus mendorong KORPRI menjadi organisasi yang mampu meningkatkan kompetensi ASN, memperkuat etos kerja, serta menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, didampingi Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh, Muhammad Nasir, menekankan bahwa KORPRI harus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman. ASN dituntut bekerja secara cepat, adaptif, berorientasi pada hasil, serta tetap menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai keislaman, dan kearifan lokal Aceh.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, KORPRI Kabupaten Pidie Jaya diharapkan semakin memperkuat profesionalisme ASN, membangun budaya birokrasi yang kolaboratif dan berdaya saing, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, transparan, dan berintegritas sebagai fondasi terwujudnya pemerintahan yang maju, bersih, dan semakin dipercaya masyarakat. (**)