Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

OPINI - Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 semestinya menjadi penanda berjalannya sirkulasi kekuasaan yang sehat dalam demokrasi. Namun, alih-alih menghadirkan jeda dari praktik lama, yang tampak justru kesinambungan dalam bentuk yang lebih halus, seolah republik ini hanya mengganti wajah, bukan arah.

Sejak awal, konstruksi politik Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka telah memunculkan kegelisahan publik. Bukan semata karena faktor usia atau pengalaman, melainkan karena simbolisme yang melekat, yakni kekuasaan yang bergerak dalam orbit keluarga. Dalam demokrasi modern, ini bukan sekadar isu etika, tetapi ancaman terhadap prinsip dasar kesetaraan politik.

Potret pemerintahan yang terbentuk memperkuat kesan tersebut. Komposisi kabinet yang sarat figur lama, sebagian dengan rekam jejak kontroversial, memberi sinyal bahwa agenda pembaruan tidak menjadi prioritas. Alih-alih menjadi lokomotif perubahan, pemerintahan baru tampak seperti gerbong tambahan dari rangkaian lama.

Dalam analogi sederhana, Prabowo memang duduk di kursi pengemudi, tetapi peta jalan tampaknya masih ditentukan oleh tangan-tangan yang sama. Publik pun mulai bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kemudi kekuasaan?

Memasuki tahun kedua pemerintahan, kritik publik kian menguat. Sejumlah kebijakan strategis dinilai lebih mencerminkan upaya menjaga stabilitas politik ketimbang keberanian melakukan koreksi. Dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik, baik terkait proyek besar negara maupun isu dugaan konflik kepentingan, respons pemerintah cenderung defensif, bahkan kompromistis.

Kedekatan politik antara presiden dengan pendahulunya menjadi variabel penting dalam membaca situasi ini. Pernyataan terbuka yang menempatkan figur lama sebagai “guru politik” bukan sekadar retorika, melainkan pesan simbolik tentang kesinambungan pengaruh. Dalam tradisi politik patronase, loyalitas sering kali lebih menentukan daripada independensi.

Di titik inilah istilah “pemangku kerajaan” menjadi relevan sebagai metafora. Dalam sistem monarki, pemangku raja adalah figur yang memegang kekuasaan sementara yang menjaga stabilitas hingga pewaris takhta siap mengambil alih. Jika logika ini diam-diam bekerja dalam sistem republik, maka kita sedang menyaksikan pergeseran yang tidak sederhana,  dari demokrasi menuju reproduksi kekuasaan.

Fenomena yang kerap disebut sebagai shadow power atau kekuasaan bayangan semakin memperjelas lanskap ini. Ia tidak hadir dalam struktur formal, tetapi bekerja melalui jaringan loyalitas, pengaruh politik, dan kepentingan ekonomi yang terbangun sebelumnya. Dalam kondisi demikian, presiden berada dalam ruang gerak yang terbatas, dimana secara konstitusional kuat, tetapi secara politik terikat.

Dampaknya mulai terasa dalam persepsi publik. Kepercayaan terhadap independensi kekuasaan perlahan tergerus. Muncul anggapan bahwa negara tidak sepenuhnya dikendalikan oleh institusi formal, melainkan oleh konfigurasi kekuatan di balik layar. Persepsi ini, benar atau tidak, adalah masalah serius dalam demokrasi, karena legitimasi tidak hanya dibangun oleh fakta, tetapi juga oleh kepercayaan.

Sementara itu, dinamika politik jangka panjang tampak mulai disiapkan. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap presiden, figur wakil presiden relatif berada di ruang yang lebih aman, dimana minim eksposur terhadap isu sensitif, tetapi tetap aktif dalam konsolidasi basis politik. Di saat yang sama, mesin politik bekerja senyap dengan membangun jaringan, menguasai ruang digital, dan memperkuat legitimasi.

Jika dibaca secara strategis, ini bukan sekadar dinamika biasa. Ini adalah desain.

Dalam perspektif teori elit, kondisi ini mencerminkan kecenderungan elite reproduction, dimana kekuasaan tidak benar-benar berputar, melainkan diwariskan dalam lingkar terbatas. Sirkulasi elit yang seharusnya menjadi jantung demokrasi justru tersumbat oleh kepentingan menjaga kesinambungan kekuasaan.

Namun, sejarah politik selalu membuka ruang kejutan. Tekanan publik, fragmentasi elite, dan dinamika ekonomi dapat mengubah arah yang tampak mapan. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar stabil ketika legitimasi mulai dipertanyakan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah apakah Prabowo kuat atau lemah sebagai presiden. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ia memimpin untuk dirinya dan rakyat, atau untuk memastikan kesinambungan kekuasaan pihak lain?

Jika seorang presiden lebih berperan sebagai penjaga stabilitas bagi suksesi politik tertentu, maka republik ini sedang berjalan di jalur yang berbahaya. Demokrasi tidak mati secara tiba-tiba; ia melemah perlahan, melalui kompromi-kompromi kecil yang dibiarkan menjadi kebiasaan.

Dan ketika publik mulai terbiasa dengan itu, saat itulah republik kehilangan maknanya, tanpa pernah benar-benar menyadarinya.