LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ketua Umum Pemerhati Lingkungan Hidup, Budaya, dan Sosial (PERLIBAS), Sadikin Arisko, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melaporkan dan mengkaji secara komprehensif Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Linge Mineral Resource (LMR) kepada Pemerintah Pusat.

Desakan ini sejalan dengan atensi khusus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam Taklimat Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026, telah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera melakukan evaluasi dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal, termasuk ratusan IUP yang bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung.

Presiden menegaskan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan harus dilakukan secara cepat, tegas, dan tanpa kompromi, tanpa memandang keterlibatan pihak tertentu maupun kedekatan politik. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, Sadikin Arisko menilai bahwa keberadaan IUP PT. Linge Mineral Resource perlu mendapat perhatian dan pertimbangan khusus. Ia menegaskan bahwa potensi dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan situs adat dan warisan budaya masyarakat di wilayah Linge, Aceh Tengah.

“Wilayah Linge bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki nilai historis, adat, dan budaya yang tinggi. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol berpotensi merusak ekosistem, menghilangkan cagar budaya, serta mengganggu stabilitas sosial masyarakat setempat,” ujar Sadikin.

Lebih lanjut, PERLIBAS mengingatkan bahwa dalam kerangka hukum nasional, kegiatan pertambangan wajib tunduk pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan serta budaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

 *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan pentingnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan setiap kegiatan usaha mempertimbangkan dampak lingkungan hidup secara menyeluruh.
 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010* tentang Cagar Budaya, yang melindungi keberadaan situs budaya dari ancaman kerusakan akibat aktivitas pembangunan, termasuk pertambangan.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap penerbitan dan pelaksanaan IUP harus mempertimbangkan secara serius potensi kerusakan lingkungan, tidak menghilangkan atau merusak cagar budaya, tidak mengubah tatanan peradaban masyarakat, serta tidak mengganggu stabilitas adat dan budaya lokal.

PERLIBAS mendorong Pemerintah Aceh untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menyikapi persoalan ini, serta segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan bahwa seluruh proses perizinan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan perlindungan budaya, PERLIBAS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan generasi saat ini maupun yang akan datang. (**)