LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Wacana menjadikan kantin sekolah sebagai pusat pengolahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari Perwakilan Mitra SPPG YSMN Luengputu-3, Muhammad Anshar.

Ia menilai gagasan tersebut belum tepat dan berpotensi menggeser fokus utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Menurut Anshar, sekolah di Pidie Jaya maupun secara umum di Indonesia dinilai belum seluruhnya memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani produksi makanan dalam skala besar.

Persoalannya bukan hanya soal tempat memasak, tetapi juga menyangkut infrastruktur, manajemen operasional, sanitasi, pengelolaan limbah, hingga sistem pengawasan keamanan pangan.
Ia menyebut sedikitnya ada empat persoalan krusial yang harus dipertimbangkan.

Pertama, keterbatasan infrastruktur kantin sekolah, termasuk fasilitas sanitasi dan pengolahan limbah.

Kedua, munculnya beban manajerial baru bagi sekolah karena tenaga pendidik dan kependidikan harus berhadapan dengan urusan rantai pasok, penerimaan bahan mentah, penyimpanan hingga koordinasi juru masak.

Risiko berikutnya berkaitan dengan biaya. Mengubah kantin sekolah menjadi dapur berstandar higiene tinggi dinilai membutuhkan investasi fisik yang besar.

Selain itu, pengadaan dan pengolahan makanan di setiap sekolah dinilai berpotensi lebih mahal dibandingkan sistem yang tersentralisasi melalui titik SPPG karena pembelian bahan dalam volume besar dan penggunaan energi dapat dilakukan lebih efisien.

Masalah lain yang disoroti adalah pengawasan dan keamanan pangan. Jika pengelolaan MBG tersebar di setiap sekolah, jumlah titik produksi akan meningkat secara signifikan sehingga pengawasan dinilai menjadi jauh lebih kompleks. Dokumen tersebut menyebut titik kantin sekolah bisa lebih dari 10 kali lipat dibandingkan titik SPPG yang ada saat ini.

Di sisi lain, Anshar mengakui tata kelola SPPG juga masih memiliki sejumlah catatan yang harus dibenahi. Ia menyebut SPPG YSMN Luengputu-3 telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, uji laboratorium terhadap IPAL, serta sejumlah SOP yang menurutnya harus dijalankan secara serius dan terukur. Ia juga mengapresiasi Kepala BGN Sudaryono yang dinilai meningkatkan disiplin terhadap SOP di seluruh SPPG.

“Wacana atau isu kantin sekolah akan dijadikan pusat MBG itu hal biasa dalam koridor negara demokrasi, tetapi hal tersebut kalau dianalisa dengan cermat dan mendalam maka wacana tersebut langkah mundur,” kata Muhammad Anshar. (**)