LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh dinilai tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Sayed Hasrizal, Perwakilan (PIC) Yayasan Bustanul Fakri Aceh pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darul Imarah, Lampeuneurut Gampong, Aceh Besar, mengatakan dampak MBG perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi sosial dan ekonomi.

Menurutnya, program tersebut telah melibatkan tenaga kerja lokal di dapur SPPG sekaligus menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan yang dapat dipasok petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.

“Program MBG harus kita lihat secara menyeluruh. Banyak putra-putri daerah yang mendapatkan kesempatan bekerja melalui program ini. Artinya, secara tidak langsung MBG turut membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran,” kata Sayed, Kamis (10/9/2026).

Ia menilai keberlanjutan MBG penting dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan manfaat gizinya, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada rantai pelaksanaan program tersebut.

“Kalau program ini dihentikan, tentu ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Jangan sampai program yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat justru dihentikan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya,” ujarnya.

Sayed juga menyoroti wacana perubahan pola pelaksanaan MBG dari SPPG ke kantin sekolah. Ia mendukung evaluasi dan inovasi, tetapi meminta pemerintah tidak terburu-buru mengubah sistem sebelum dilakukan kajian menyeluruh.

Menurutnya, kajian tidak cukup hanya membandingkan efisiensi biaya. Aspek standar gizi, keamanan pangan, kesiapan fasilitas, distribusi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran juga harus diperhitungkan.

“Setiap perubahan sistem harus berdasarkan kajian yang matang. Jangan sampai tujuan efisiensi justru menimbulkan persoalan baru terkait kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan maupun tanggung jawab pengelolaan,” katanya.

Sayed menjelaskan, SPPG yang telah berjalan memiliki sistem terstruktur, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengawasan ahli gizi, sanitasi, pengaturan porsi, distribusi hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Sementara itu, kondisi kantin sekolah berbeda-beda. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas pengolahan makanan yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, tempat penyimpanan bahan pangan, peralatan, tenaga pengolah, dan kapasitas produksi dalam jumlah besar.

Karena itu, ia menilai SPPG yang telah beroperasi sebaiknya terlebih dahulu dievaluasi dan diperkuat. Adapun kantin sekolah yang memenuhi standar dapat dilibatkan sebagai mitra atau pendukung program.

“Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaan SPPG, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi jangan sampai karena ada persoalan, sistem yang sudah dibangun langsung dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sayed mengatakan dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada tenaga kerja yang direkrut secara langsung. Kebutuhan pangan dalam jumlah besar juga dapat menjadi peluang bagi sektor produksi lokal.

Diantaranya, Beras, telur, sayuran, buah-buahan, ikan, daging dan komoditas lainnya dapat menyerap produk petani, peternak, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha kecil di daerah.

Menurutnya, manfaat tersebut akan semakin besar jika pengadaan bahan pangan mengutamakan potensi lokal dan dilakukan secara transparan.

“Kalau pengadaan bahan pangan dapat melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal secara transparan, maka manfaat MBG akan jauh lebih luas. Bukan hanya anak sekolah yang mendapatkan makanan bergizi, tetapi masyarakat juga memperoleh kesempatan ekonomi,” katanya.

Ia berharap evaluasi MBG dilakukan secara berkala dengan melibatkan pelaksana SPPG, tenaga kerja, pemasok, sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sayed menilai keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, tata kelola anggaran, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat.

“Program sebesar ini tentu membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Tetapi semangatnya harus tetap sama, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. MBG harus terus berjalan, diperbaiki kekurangannya dan diperkuat sistemnya,” pungkasnya. (**)