LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi biaya. Kesiapan fasilitas, standar gizi, keamanan pangan, hingga kemampuan pengawasan harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengubah pola pelayanan yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perwakilan (PIC) Yayasan Assyifa Dara Madani dengan SPPG di Keude Tangse, Kabupaten Pidie, Muhammad Safari, mengatakan keterlibatan kantin sekolah pada prinsipnya dapat menjadi alternatif, tetapi harus melalui kajian dan verifikasi yang ketat.

“Kami tidak menolak MBG dan tidak menolak inovasi dalam pelaksanaannya. Yang kami harapkan, setiap perubahan sistem dilakukan berdasarkan kajian yang matang,” ujar Safari dalam keterangannya kepada Liputan Gampong News, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, penyediaan makanan untuk program yang menyasar anak-anak tidak sekadar persoalan memasak dan membagikan makanan. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan dan penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, pemorsian, distribusi hingga makanan diterima peserta didik, harus memenuhi standar yang sama.

Safari menyebut SPPG telah memiliki alur pelayanan yang terstruktur, termasuk pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengawasan ahli gizi, sanitasi, keamanan pangan, distribusi serta mekanisme pertanggungjawaban.

Sebaliknya, kondisi kantin sekolah sangat beragam. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas pengolahan makanan yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, ruang penyimpanan, peralatan, tenaga pengolah, maupun kapasitas produksi untuk melayani penerima manfaat dalam jumlah besar.

“MBG dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Semakin banyak titik pengolahan makanan, harus dipastikan standar dan pengawasannya tetap seragam,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menghitung efisiensi hanya dari perbandingan biaya produksi antara SPPG dan kantin sekolah. Jika kantin dijadikan titik pengolahan, kebutuhan investasi fasilitas, tenaga kerja, sanitasi, distribusi, serta sistem pengawasan juga harus dimasukkan dalam perhitungan.

Meski meminta kehati-hatian, Safari menilai SPPG dan kantin sekolah tidak harus ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling berhadapan. Kantin yang memenuhi standar dapat dilibatkan sebagai mitra atau pendukung MBG dengan pembagian tugas dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Yang paling penting bukan siapa yang memasak, tetapi bagaimana makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, bergizi dan sesuai standar. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” pungkasnya.

Safari mendorong agar SPPG yang telah berjalan dievaluasi dan diperkuat. Sementara itu, kantin sekolah yang memenuhi persyaratan dapat diintegrasikan secara bertahap setelah melalui proses verifikasi fasilitas, kapasitas, tenaga pengelola, pengolahan makanan, serta keamanan pangan. (**)