LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya melakukan monitoring pelayanan kesehatan di 12 Puskesmas dalam wilayah setempat. Kegiatan sedah berlangsung selama dua pekan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja pemerintah daerah dan dijadwalkan berakhir pada Jumat (11/9).

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Pidie Jaya, Eddy Azwar, SKM, M.Kes., endampingi lagsung rombongan Komisi III bersama sejumlah anggotanya, yakni Muhammad Lutfi, Bustami, Edi Saputra, dan Munawar.

Ketua Komisi III DPRK Pidie Jaya, Muhammad Lutfi, saat menyambangi Puskesmas Bandar Baru, Kamis (9/10) mengatakan secara umum pelayanan di sejumlah Puskesmas yang telah dikunjungi berjalan baik dan normal tanpa kendala berarti.

Menurut Lutfi, monitoring dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain aspek pelayanan, Komisi III turut memeriksa ketersediaan obat, sarana dan prasarana, sekaligus menyerap berbagai keluhan yang ditemukan di lapangan.

“Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik, termasuk ketersediaan obat serta sarana dan prasarana. Kami juga menyerap keluhan dan kendala yang selama ini dihadapi,” ujar Lutfi.

Ia meminta Kepala Dinkes-KB dan seluruh kepala Puskesmas terus membuka ruang terhadap masukan masyarakat. Informasi maupun kritik yang disampaikan melalui media, kata Lutfi, juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan.

Lutfi menegaskan DPRK maupun pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat.

“Masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pidie Jaya, Eddy Azwar, menyambut baik monitoring yang dilakukan Komisi III DPRK.

Menurutnya, kunjungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Eddy mengatakan tantangan pelayanan kesehatan kini turut dipengaruhi perubahan pola penyakit di masyarakat yang semakin mengarah pada penyakit tidak menular (PTM).

Karena itu, Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan dasar secara optimal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan.

“Kita terus membenahi pelayanan dasar kepada masyarakat. Puskesmas harus siap memberikan pelayanan sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Selain pembenahan pelayanan, Dinas Kesehatan dan KB Pidie Jaya juga tengah menggagas penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada setiap Puskesmas.

Eddy berharap DPRK Pidie Jaya dapat mendorong proses tersebut agar Puskesmas memiliki pengelolaan yang lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

“Kunjungan Komisi III DPRK ini merupakan salah satu langkah awal menuju Puskesmas BLUD. Kami berharap pihak legislatif dapat mendorong proses BLUD di setiap Puskesmas,” kata Eddy.

Ia berharap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dapat membantu menekan angka kesakitan di masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat menuju Indonesia Sehat dan generasi emas 2045. (**)