LIPUTANGAMPONGNEWS.ID — Yayasan Pionir Nusantara mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun meminta wacana perubahan sistem pelaksanaan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Perwakilan Yayasan Pionir Nusantara, Muhammad Iqbal, S.E., Kamis (10/9) mengatakan perubahan sistem sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga memperhitungkan efektivitas, standar gizi, keamanan pangan, distribusi, fasilitas, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

“Kami tidak menolak MBG dan tidak menolak inovasi dalam pelaksanaannya. Yang kami harapkan, setiap perubahan sistem dilakukan berdasarkan kajian yang matang,” ujar Iqbal.

Menurutnya, SPPG yang selama ini berjalan telah memiliki sistem terstruktur, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, pengawasan ahli gizi, sanitasi, pengaturan porsi, distribusi hingga mekanisme pengawasan.

Sementara itu, kondisi setiap kantin sekolah tidak sama. Tidak semua sekolah memiliki dapur, air bersih, sanitasi, tempat penyimpanan bahan makanan, peralatan, tenaga pengolah, dan kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat MBG.

Karena itu, Iqbal menilai efisiensi juga harus dihitung secara menyeluruh, termasuk kebutuhan investasi dan biaya operasional apabila pengolahan makanan dialihkan ke sekolah.

“MBG dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Jika titik pengolahan makanan semakin banyak, standar dan pengawasannya harus tetap seragam,” katanya.

Meski demikian, Yayasan Pionir Nusantara tidak menutup peluang pelibatan kantin sekolah. Kantin yang memenuhi standar, memiliki fasilitas memadai, tenaga kompeten, dan sistem pengawasan yang jelas dapat diberdayakan sebagai mitra atau pendukung dalam sistem MBG.

Iqbal menyarankan agar SPPG yang sudah berjalan terlebih dahulu dievaluasi dan diperkuat, sementara pemerintah melakukan kajian sebelum menerapkan perubahan sistem secara menyeluruh.

“Jangan sampai tujuan efisiensi justru menimbulkan persoalan baru terkait kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan, maupun tanggung jawab pengelolaan,” pungkasnya. (**)