LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Di tengah dinamika birokrasi Pemerintah Daerah , kualitas komunikasi antara pimpinan dan staf menjadi faktor krusial dalam membangun kinerja yang solid dan terukur. Perubahan pola komunikasi internal kini mulai menunjukkan dampak nyata, khususnya di lingkungan yang mengalami penguatan disiplin serta tata kelola kerja yang lebih tertib.

Tren positif tersebut terlihat dari meningkatnya kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi, konsistensi kehadiran, serta etos kerja pegawai. Aparatur tidak lagi sekadar berorientasi pada presensi administratif melalui Sistem Informasi Presensi (SIP), melainkan mulai menempatkan tanggung jawab jabatan sebagai amanat pelayanan publik.

Kasubag Kepegawaian Eka Hikmah dinilai menjadi salah satu motor penggerak perubahan tersebut. Dalam rapat koordinasi internal beberapa hari lalu, ia menegaskan bahwa status aparatur negara bukan hanya tentang hadir dan mengisi daftar absensi, melainkan tentang pengabdian yang harus dijalankan secara profesional dan berintegritas.

“Kita digaji oleh negara untuk mengabdi. Bukan hanya soal hadir pagi dan sore, tetapi bagaimana bekerja sesuai tanggung jawab jabatan dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. Seluruh jajaran diminta patuh terhadap SOP, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika kerja. Pendekatan yang tegas namun komunikatif tersebut, menurut sejumlah pegawai, menciptakan suasana kerja yang lebih terarah dan harmonis.

Salah satu staf Bagian Umum dan Kepegawaian, , mengakui adanya perubahan signifikan dalam budaya kerja internal. Ia menyebut peningkatan disiplin tidak hanya terjadi pada ASN dan PNS, tetapi juga pada PPPK dan tenaga paruh waktu. “Sekarang setiap pegawai lebih terarah. Tidak menunggu diperintah. Semua bergerak sesuai peran masing-masing,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, koordinasi antarbidang yang sebelumnya kerap tersendat kini berjalan lebih efektif. Jika muncul kendala, penyelesaiannya dilakukan secara terbuka tanpa saling melempar tanggung jawab. Hal tersebut dinilai mempercepat penyelesaian pekerjaan sekaligus meminimalkan kesalahan administratif.

Pengakuan serupa juga datang dari sejumlah pegawai lain yang enggan disebutkan namanya. Mereka menilai pola kepemimpinan yang diterapkan saat ini lebih terukur dan membangun ruang evaluasi diri. Atmosfer kerja dinilai lebih positif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Dari sisi eksternal, masyarakat turut merasakan dampak perubahan tersebut. Beberapa warga mengaku kehadiran pegawai pada jam pelayanan kini lebih konsisten, respons administrasi lebih cepat, serta koordinasi antarpetugas terlihat lebih tertata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, publik juga memberikan catatan kritis. Warga berharap peningkatan disiplin tidak berhenti pada aspek kehadiran dan koordinasi semata, tetapi juga diimbangi dengan pelayanan yang lebih humanis, ramah, serta transparan dalam setiap proses administrasi dan pengelolaan program.

Momentum penguatan internal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Dengan komitmen pimpinan dan partisipasi aktif pegawai, kini berada pada fase penting menuju tata kelola birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel, sebuah harapan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih dan responsif. (ARY)