LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Tender Indonesia (TTI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog di lingkungan Pemerintah Aceh dan 23 pemerintah kabupaten/kota.

Desakan tersebut menyusul peringatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai potensi korupsi dalam pengelolaan e-Katalog, sebagaimana dipublikasikan melalui majalah WartaBPK dalam artikel berjudul *“BPK Ingatkan Risiko Korupsi di Balik Pengelolaan E-Katalog”*.

Dalam publikasi tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara, mengingatkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pengadaan pemerintah tidak serta-merta menjamin transaksi berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi justru berpotensi menjadi celah penyimpangan apabila tidak disertai integritas dan pengawasan yang kuat.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai peringatan BPK tersebut merupakan alarm serius bagi seluruh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam mengawasi belanja pemerintah melalui mekanisme e-purchasing.

“BPK sendiri sudah mengingatkan bahwa e-Katalog berpotensi menjadi sarang korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Jangan sampai pemerintah berlindung di balik sistem elektronik untuk menganggap seluruh transaksi pengadaan sudah bersih. Digitalisasi bukan jaminan tidak ada persekongkolan, penggelembungan harga, ataupun penyalahgunaan kewenangan,” tegas Nasruddin Bahar.

BPK Ungkap Berbagai Modus Penyimpangan E-Katalog

TTI menyoroti sejumlah modus penyimpangan yang diingatkan BPK, mulai dari dugaan persekongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan untuk mengatur harga, tidak dilakukannya negosiasi, munculnya biaya tambahan yang tidak semestinya, hingga pengaturan ongkos pengiriman.

Risiko lainnya meliputi ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi, pengaturan penayangan produk untuk kebutuhan tertentu, serta pemilihan barang dengan harga lebih mahal meskipun tersedia produk lain dengan spesifikasi yang sama.

Menurut Nasruddin, berbagai modus tersebut harus menjadi indikator penting dalam pemeriksaan pengadaan pemerintah, terutama transaksi yang memperlihatkan perbedaan harga signifikan dibandingkan harga pasar.

“Kalau barang dengan spesifikasi identik tersedia di pasar dengan harga jauh lebih murah, tetapi pemerintah justru membeli dengan harga hampir dua kali lipat, pertanyaan besarnya adalah siapa yang menentukan harga, bagaimana proses negosiasinya, dan siapa yang menikmati selisih keuntungan tersebut?” ujarnya.

Meski demikian, TTI menegaskan bahwa perbedaan harga tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Kewajaran harga harus diuji berdasarkan kesamaan spesifikasi, komponen produk, pajak, biaya distribusi, layanan purnajual, volume pembelian, serta dokumen negosiasi dan kontrak.

Soroti Dugaan Kemahalan Harga Komputer Dinas Pendidikan Aceh

TTI juga mengaitkan peringatan BPK tersebut dengan persoalan pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya menjadi perhatian organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun TTI, terdapat pengadaan komputer dengan harga kontrak sekitar Rp29 juta per unit. Sementara itu, produk yang disebut memiliki spesifikasi serupa ditemukan ditawarkan melalui toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta per unit.

Dengan demikian, terdapat indikasi selisih harga sekitar Rp15 juta per unit yang menurut TTI perlu ditelusuri dan diuji melalui pemeriksaan teknis maupun administrasi pengadaan.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka spesifikasi teknis secara lengkap, termasuk merek, tipe, komponen, harga satuan, proses negosiasi, serta dokumen kontrak agar publik dapat mengetahui dasar penetapan harga tersebut.

“Kalau memang harga Rp29 juta itu wajar, buka seluruh spesifikasi teknis dan komponen pembentuk harganya. Pemerintah tidak perlu takut terhadap keterbukaan. Justru yang patut dipertanyakan apabila informasi pengadaan yang menggunakan uang rakyat sulit diakses publik,” tegasnya.

TTI mengingatkan bahwa pengadaan melalui e-Katalog tetap wajib mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.

E-Katalog Jangan Dijadikan Jalan Pintas Menghindari Persaingan

TTI turut menyoroti semakin besarnya penggunaan metode e-purchasing dalam belanja pemerintah. Menurut Nasruddin Bahar, kemudahan transaksi melalui e-Katalog tidak boleh menghilangkan kewajiban pejabat pengadaan untuk menguji kewajaran harga dan memastikan barang yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan.

Ia mengingatkan potensi pengondisian spesifikasi teknis, pengaturan pilihan produk, hingga konsentrasi transaksi kepada penyedia tertentu yang perlu diawasi secara serius.

“Jangan sampai e-Katalog hanya menjadi tempat melegalkan transaksi yang sebenarnya sudah diatur sebelum pembelian dilakukan. Kalau penyedia sudah diarahkan, harga sudah disepakati secara tidak wajar, dan pejabat hanya menjalankan transaksi elektronik, maka tujuan transparansi pengadaan telah kehilangan maknanya,” kata Nasruddin.

Menurut TTI, pola pembelian berulang kepada penyedia tertentu, harga yang tidak kompetitif, serta spesifikasi yang mengarah pada produk tertentu harus menjadi prioritas pengawasan.

Namun, TTI mengingatkan bahwa konsentrasi transaksi kepada satu penyedia tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Pemeriksaan tetap harus membuktikan ada atau tidaknya konflik kepentingan, pengondisian, maupun kerugian negara.

TTI Desak Kejati Aceh Periksa Transaksi Berisiko Tinggi

Atas dasar peringatan BPK tersebut, TTI mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh mengambil langkah konkret dengan menelusuri transaksi e-Katalog yang memiliki indikator risiko tinggi.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyampaikan enam tuntutan kepada lembaga terkait:

1. Kejati Aceh melakukan telaah dan penyelidikan awal terhadap transaksi e-Katalog yang menunjukkan indikasi penggelembungan harga, persekongkolan, atau penyalahgunaan kewenangan berdasarkan bukti permulaan yang memadai.

2. BPK dan APIP memprioritaskan pemeriksaan kewajaran harga dengan membandingkan spesifikasi teknis, harga pasar, harga kontrak, serta proses negosiasi.

3. Pemerintah Aceh dan 23 pemerintah kabupaten/kota membuka informasi pengadaan yang dapat diakses publik, termasuk spesifikasi, volume, harga satuan, dan identitas penyedia sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

4. Inspektorat memeriksa potensi konflik kepentingan antara pejabat pengadaan, PPK, dan penyedia yang berulang kali memperoleh transaksi bernilai besar.

5. LKPP memperkuat pemantauan transaksi e-Katalog untuk mendeteksi pola harga tidak wajar, persaingan semu, dan potensi manipulasi pemilihan produk.

6. Aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi tindak pidana korupsi.

Jangan Tunggu Kerugian Negara Membesar Baru Bertindak

Nasruddin Bahar menegaskan, aparat penegak hukum tidak seharusnya hanya bergerak setelah persoalan pengadaan menjadi perhatian publik. Peringatan lembaga pemeriksa negara semestinya menjadi momentum memperkuat pengawasan sebelum potensi penyimpangan berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

“Peringatan BPK ini harus menjadi alarm bagi seluruh pejabat pengadaan di Aceh. Jangan sampai uang rakyat habis untuk membeli barang dengan harga tidak wajar, sementara sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik masih membutuhkan anggaran besar,” ujarnya.

Ia juga meminta kepala daerah tidak sekadar menyerahkan seluruh persoalan pengadaan kepada pengguna anggaran maupun pejabat teknis, tetapi memastikan pengawasan berjalan secara efektif dan transparan.

“Kami meminta Kejati Aceh tidak menunggu sampai dugaan penyimpangan semakin meluas. Telusuri transaksi yang mencurigakan, periksa dokumen negosiasi, bandingkan harga, dan ungkap siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan praktik korupsi. Jangan sampai e-Katalog yang dibangun untuk mencegah korupsi justru dimanfaatkan sebagai tempat berlindung bagi pelaku penyimpangan,” tegas Nasruddin.

TTI menyatakan akan terus memantau belanja pemerintah melalui e-Katalog, khususnya paket pengadaan yang menunjukkan indikasi ketidakwajaran harga, pola transaksi berulang, serta persoalan yang membutuhkan klarifikasi dari instansi terkait.

TTI menegaskan seluruh indikasi yang disampaikan masih memerlukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Setiap pihak yang disebut tetap harus dihormati haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (**)