"Sepuluh Penyedia Berulang Kali Mendapat Pekerjaan, TTI Desak Inspektorat dan APH Telusuri Dugaan Pemecahan Paket serta Konsentrasi Kontrak."

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -  Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikator risiko (red flag) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026. Dari hasil analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, TTI menemukan 391 transaksi dengan total nilai mencapai Rp83.938.822.295 atau sekitar Rp83,94 miliar.

Dari total tersebut, sebanyak 276 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp40.965.599.646 atau sekitar Rp40,97 miliar. Angka ini mencakup 70,59 persen dari keseluruhan transaksi dan menyumbang sekitar 48,80 persen dari total nilai pengadaan yang dianalisis.
Sementara itu, pengadaan melalui tender tercatat sebanyak 24 transaksi senilai Rp31,61 miliar, e-purchasing sebanyak 87 transaksi senilai Rp10,54 miliar, serta seleksi sebanyak empat transaksi dengan nilai Rp822,08 juta.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai tingginya proporsi Pengadaan Langsung tersebut menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Ketika lebih dari 70 persen transaksi pengadaan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung, publik patut mempertanyakan proses perencanaan, penetapan paket, pemilihan penyedia hingga pengawasan pekerjaan. Jangan sampai metode Pengadaan Langsung disalahgunakan untuk menghindari persaingan yang sehat," tegas Nasruddin.

Selain pola penggunaan metode pengadaan, TTI juga menemukan sejumlah penyedia yang memperoleh pekerjaan berulang sepanjang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan jumlah transaksi yang tercatat dalam dashboard, sepuluh penyedia dengan frekuensi pekerjaan terbanyak adalah:

CV. JASA INDOKREASI, sebanyak 13 transaksi dengan nilai Rp3,069 miliar.

CV. GUNONG HALIMON MEUGAH, sebanyak 13 transaksi senilai Rp1,906 miliar.

CV. DUA MITRA PERKASA, sebanyak 12 transaksi senilai Rp3,131 miliar.

CV. BANGKA RAYA, sebanyak 12 transaksi senilai Rp1,850 miliar.

HEXPHARM JAYA LABORATORIES, sebanyak 12 transaksi senilai Rp1,513 miliar.

PETRODOLLAR, sebanyak 11 transaksi senilai Rp1,995 miliar.

CV ROSARIO SEJAHTERA, sebanyak 10 transaksi senilai Rp1,461 miliar.

CV. FARIS AUDAH, sebanyak 10 transaksi senilai Rp1,415 miliar.

CV. BABAH LUENG PRATAMA, sebanyak 10 transaksi senilai Rp1,366 miliar.

ENDO INDONESIA, sebanyak 10 transaksi senilai Rp94,08 juta.

TTI menegaskan, pemeringkatan tersebut didasarkan pada jumlah transaksi yang tercatat, bukan jumlah kontrak unik maupun nilai kontrak terbesar.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah CV. GUNONG HALIMON MEUGAH yang tercatat memperoleh 13 transaksi Pengadaan Langsung. Sementara CV. JASA INDOKREASI tercatat memperoleh 12 transaksi Pengadaan Langsung dan satu paket melalui tender.

"Kami tidak mempersoalkan penyedia yang memperoleh banyak pekerjaan sepanjang seluruh prosesnya sesuai ketentuan. Namun, pemerintah wajib memastikan tidak terjadi pengaturan distribusi paket, persaingan semu, penggunaan perusahaan yang saling terafiliasi, ataupun pelaksanaan pekerjaan yang melampaui kemampuan penyedia," ujarnya.

Menurut Nasruddin, penyedia dengan frekuensi pekerjaan tinggi perlu ditelusuri dari aspek kualifikasi, kapasitas tenaga kerja, kepemilikan peralatan, jadwal pelaksanaan, serta pemenuhan ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai regulasi yang berlaku.

Indikator lain yang menjadi perhatian TTI adalah tercatatnya 151 transaksi pekerjaan konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 transaksi memiliki nilai antara Rp250 juta hingga Rp400 juta. Bahkan, 13 transaksi di antaranya bernilai sekurang-kurangnya Rp350 juta.
Sejumlah paket yang diminta TTI untuk mendapatkan klarifikasi antara lain:

Pembangunan Jembatan Alue Keumiki Ulim oleh CV. BEUJAYA KONSTRUKSI senilai Rp399,05 juta.

Pekerjaan PSU Hunian Sementara Gedung MTQ oleh PETRODOLLAR senilai Rp398,08 juta.

Pematangan Lahan Sekolah Rakyat Gampong Baro oleh CV. ARHINDO MULTI GUNA senilai Rp394,68 juta.

Pekerjaan SPAM Panteraja oleh CV. DUA MITRA PERKASA senilai Rp389,70 juta.

Pekerjaan Masjid At Taqwa oleh CV. MEURAH DU senilai Rp388,79 juta.

Pekerjaan Dapur Babul Ilmi oleh CV. BANGKA RAYA senilai Rp387,81 juta.

TTI meminta Pemkab Pidie Jaya menjelaskan dasar hukum penggunaan metode Pengadaan Langsung (PL) terhadap paket-paket tersebut, termasuk ketentuan yang menjadi landasan, sumber anggaran, klasifikasi pekerjaan, serta prosedur pemilihan penyedia.

Nasruddin mengingatkan bahwa nilai paket yang relatif besar tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, setiap metode pengadaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai pekerjaan yang semestinya dilaksanakan melalui mekanisme kompetitif justru diarahkan kepada penyedia tertentu dengan metode yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat dasar pengecualian atau ketentuan khusus, pemerintah harus terbuka menjelaskannya kepada publik," tegasnya.

Dalam pemetaan berikutnya, TTI mencatat lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai transaksi Pengadaan Langsung terbesar diantaranya:

Dinas Perkebunan dan Peternakan menempati posisi teratas dengan 96 transaksi senilai Rp13,88 miliar.

Disusul Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 63 transaksi senilai Rp10,17 miliar.

Berikutnya, Dinas Syariat Islam dengan 35 transaksi senilai Rp5,14 miliar.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 34 transaksi senilai Rp4,82 miliar.

Dinas Pertanian dan Pangan dengan 15 transaksi senilai Rp1,78 miliar.

Menurut TTI, kelima OPD tersebut layak menjadi prioritas pengawasan berbasis risiko, terutama terkait kewajaran harga, pola pengelompokan pekerjaan, kesesuaian volume, kualitas hasil pekerjaan, serta realisasi pembayaran.

Atas sejumlah indikator risiko tersebut, TTI mendesak Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), serta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran secara objektif, menyeluruh, dan profesional.

TTI meminta pemeriksaan difokuskan pada lima aspek utama, yakni kemungkinan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari mekanisme tender atau prosedur pemilihan penyedia yang semestinya; pola pemberian pekerjaan berulang kepada penyedia tertentu, termasuk kemungkinan afiliasi perusahaan dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan; pemeriksaan dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia, kontrak, serta laporan realisasi pekerjaan.

Selain itu, TTI meminta verifikasi fisik terhadap pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian kualitas, volume pekerjaan, dan nilai pembayaran.

TTI juga mendorong keterbukaan data pengadaan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penyedia pelaksana, nilai kontrak, metode pemilihan, serta perkembangan pekerjaan.

"APIP dan aparat penegak hukum tidak seharusnya menunggu munculnya kerugian negara dalam jumlah besar sebelum melakukan pengawasan. Data pengadaan dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan," kata Nasruddin.

Nasruddin menambahkan, TTI akan mendorong penyampaian permintaan klarifikasi resmi kepada instansi terkait guna memastikan seluruh transaksi pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

"Pengadaan barang dan jasa menggunakan uang publik. Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan pekerjaan sudah dikontrakkan atau dilaksanakan. Masyarakat berhak mengetahui apakah prosesnya benar, harganya wajar, penyedianya memenuhi persyaratan, dan hasil pekerjaannya sebanding dengan anggaran yang dibayarkan," ujarnya.

TTI juga meminta Bupati Pidie Jaya memberikan perhatian serius terhadap hasil pemetaan risiko tersebut serta memastikan seluruh kepala OPD bersikap kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan.

"Kami mendesak agar temuan ini tidak berhenti sebagai angka dalam dashboard. Harus ada pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, kami meminta APH menindaklanjutinya tanpa pandang bulu," tegas Nasruddin.

TTI menegaskan bahwa seluruh indikator red flag yang disampaikan merupakan hasil analisis awal terhadap data transaksi pengadaan. Temuan tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bukti tindak pidana korupsi ataupun pelanggaran hukum oleh penyedia maupun pejabat tertentu.

Kepastian adanya penyimpangan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, hasil audit, serta proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
TTI juga memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, seluruh OPD, dan penyedia yang namanya tercantum dalam data untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab secara terbuka.

"TTI tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta transparansi dan pemeriksaan yang objektif. Pengadaan yang benar harus dapat dibuktikan melalui dokumen dan hasil pekerjaan, bukan sekadar pernyataan bahwa semuanya sudah sesuai prosedur," pungkas Nasruddin. (**)