LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ketimpangan upah buruh antar daerah kian sulit dicerna akal sehat. Di tengah biaya hidup yang makin mendekati seragam di berbagai wilayah, selisih upah minimum justru masih terpaut jauh. Kondisi ini dinilai menempatkan buruh di sejumlah daerah sebagai “tenaga kerja murah nasional” yang terus menanggung beban ketidakadilan sistemik.

Perwakilan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Sunarno mengatakan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk merombak sistem yang ada. “Kami meminta pemerintah melakukan reformasi sistem pengupahan nasional menuju upah layak secara nasional,” ujarnya, dilansir rmol.id edisi, Jumat (1/5).

Kritikan tajam juga datang dari gedung parlemen. Anggota Komisi IX DPR, Obon Tabroni mengakui disparitas upah di Pulau Jawa sudah terlalu lebar. Ia mencontohkan ketertinggalan Jawa Tengah dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat yang dinilai tidak lagi proporsional.

Menurut Obon, ketimpangan tersebut sulit dibenarkan karena kebutuhan hidup di kota-kota besar kini relatif setara. “Kebutuhan hidup di Surabaya dan beberapa wilayah tertentu rasanya sama,” katanya, menggarisbawahi realitas bahwa biaya hidup tak lagi mencerminkan perbedaan upah yang ekstrem.

Meski pemerintah telah menaikkan upah dalam dua tahun terakhir, kalangan buruh menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Struktur pengupahan dinilai masih mempertahankan pola lama, di mana daerah dengan investasi industri tinggi tetap menekan ongkos tenaga kerja serendah mungkin.

Dampaknya, pekerja di kawasan industri terjebak dalam lingkaran upah minim, sementara harga kebutuhan pokok, biaya hunian, dan transportasi terus merangkak naik. Menanggapi desakan ini, Wakil Ketua DPR Suami Dasco Ahmad menyatakan revisi regulasi ketenagakerjaan masih dalam pembahasan, dengan target Undang-Undang Ketenagakerjaan baru rampung tahun ini. (**)