"Sebanyak 10 perusahaan tercatat menguasai 111 paket Pengadaan Langsung. TTI mendesak Inspektorat dan Kejati Aceh menelusuri potensi pemecahan paket, dominasi penyedia, serta transparansi proses pengadaan."

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikator risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, ditemukan dominasi sejumlah perusahaan dalam memperoleh paket Pengadaan Langsung yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pengawasan.

Hasil penelusuran TTI terhadap data yang memuat 267 transaksi menunjukkan total nilai pengadaan mencapai Rp77.520.210.578 atau sekitar Rp77,52 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai sekitar Rp9,28 miliar. Sementara 94 transaksi lainnya menggunakan metode E-Purchasing dengan total nilai Rp68,24 miliar.

Dengan demikian, sekitar 64,79 persen dari keseluruhan transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung, meskipun dari sisi nilai anggaran masih didominasi metode E-Purchasing.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai tingginya jumlah paket Pengadaan Langsung, ditambah terkonsentrasinya pekerjaan pada sejumlah perusahaan tertentu, merupakan sinyal risiko yang tidak boleh diabaikan oleh aparat pengawasan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"TTI mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan penyedia dalam ratusan paket Pengadaan Langsung di Kota Langsa. Mengapa sejumlah perusahaan bisa memperoleh pekerjaan secara berulang dalam satu tahun anggaran? Apakah seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan?" tegas Nasruddin dalam pernyataan TTI.

10 Perusahaan Dominasi 111 Paket Pengadaan Langsung

Hasil penelusuran terhadap data realisasi pengadaan menunjukkan terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat memperoleh paket Pengadaan Langsung terbanyak sepanjang Tahun Anggaran 2026 dalam data yang dianalisis TTI.

Sepuluh perusahaan tersebut terdiri atas CV. CENTRALINDO CONSULTANT yang memperoleh 24 paket senilai Rp217.960.350, CV UTOH CONSULTANT sebanyak 21 paket senilai Rp393.844.350, dan CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT sebanyak 20 paket senilai Rp132.787.700. Selanjutnya, CV CHAYRA PERDANA memperoleh 7 paket senilai Rp1.142.981.691, CV. MENARA DESIGN CONSULTANT sebanyak 7 paket senilai Rp210.607.000, CV.ZINCO sebanyak 7 paket senilai Rp206.000.000, CV. AQSHENA ENGINEERING sebanyak 7 paket senilai Rp23.513.650, CV.CASTO VICTORY sebanyak 6 paket senilai Rp627.693.850, CV. GAZ DESIGN sebanyak 6 paket senilai Rp113.876.300, serta CV. KUTA ADYA KONSULTAN sebanyak 6 paket senilai Rp34.036.700.

Sumber: Pengolahan data CSV Dashboard Realisasi Pengadaan Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. Peringkat berdasarkan jumlah transaksi Pengadaan Langsung, dengan nama penyedia sebagaimana tercantum dalam data.

Secara keseluruhan, sepuluh perusahaan tersebut tercatat memperoleh 111 paket Pengadaan Langsung atau sekitar 64,16 persen dari total 173 transaksi yang dianalisis.

Lebih jauh, tiga perusahaan yang menempati posisi teratas, yakni CV. CENTRALINDO CONSULTANT, CV UTOH CONSULTANT, dan CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT, secara bersama-sama memperoleh 65 paket dengan total nilai sekitar Rp744,59 juta.

Nasruddin menilai konsentrasi pekerjaan tersebut perlu menjadi salah satu prioritas pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat pengaturan distribusi pekerjaan ataupun proses pemilihan penyedia yang tidak sesuai ketentuan.

"TTI tidak mempersoalkan perusahaan mendapatkan pekerjaan sepanjang memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang benar. Namun, apabila satu perusahaan memperoleh puluhan paket melalui Pengadaan Langsung, publik berhak mengetahui dasar pemilihannya, kompetensi tenaga ahli yang digunakan, serta apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak," ujarnya.

114 Paket Konsultansi Konstruksi Jadi Perhatian TTI

Indikator lain yang menjadi sorotan TTI adalah tercatatnya 114 transaksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung dengan total nilai sekitar Rp1,81 miliar.

Menurut TTI, banyaknya paket konsultansi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh guna memastikan setiap pekerjaan memiliki kebutuhan, keluaran, serta ruang lingkup yang jelas dan terukur.

TTI meminta aparat pengawasan memeriksa kemungkinan adanya pekerjaan perencanaan maupun pengawasan yang saling berkaitan, tetapi dipisahkan menjadi beberapa paket pengadaan.

Selain itu, perlu dipastikan apakah perusahaan yang memperoleh banyak pekerjaan memiliki kecukupan tenaga ahli dan kapasitas operasional untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kontraknya.

"Jangan sampai Pengadaan Langsung berubah menjadi mekanisme pembagian pekerjaan kepada kelompok penyedia tertentu. Pemerintah Kota Langsa harus dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang sama berulang kali dipilih dan bagaimana proses evaluasi kemampuan penyedianya," kata Nasruddin.

Dua Paket Pekerjaan Paving Blok Senilai Rp746 Juta Ikut Disorot

TTI juga menaruh perhatian terhadap dua paket pekerjaan konstruksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa yang tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Paket pertama berupa pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah Raudhatun Najah, Sukarejo, dengan nilai Rp373.020.000. Dalam data pengadaan, pekerjaan tersebut tercatat dikerjakan oleh CV.Kriya_pratama.

Sementara paket kedua merupakan pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah Ma'had Tahfijul Qur'an Futuhul Mu'arif Al-Mur'i, Lhok Banie, dengan nilai Rp373.067.150 yang tercatat sebagai pekerjaan CV. VECTOR CREATIVE SOLUTION.

Menurut TTI, nilai kedua paket yang hampir sama tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga dokumen pelaksanaan.

Meski demikian, TTI menegaskan bahwa kesamaan atau kedekatan nilai kontrak tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian metode pengadaan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kewajaran harga dan volume pekerjaan.

TTI Desak Inspektorat dan Kejati Aceh Lakukan Penelusuran

Menyikapi sejumlah indikator risiko tersebut, TTI mendesak Inspektorat Kota Langsa dan aparat pengawasan terkait melakukan audit berbasis risiko terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.

TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penelaahan awal serta menindaklanjuti apabila ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Setidaknya terdapat lima aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses pemeriksaan.

Pertama, dominasi penyedia, yakni menelusuri dasar pemilihan sepuluh perusahaan yang tercatat memperoleh 111 paket Pengadaan Langsung.

Kedua, potensi pemecahan paket, dengan menguji apakah terdapat pekerjaan sejenis yang sengaja dipisahkan untuk menghindari metode pemilihan penyedia yang seharusnya digunakan.

Ketiga, kapasitas perusahaan, meliputi pemeriksaan kemampuan personel, pengalaman pekerjaan, tenaga ahli, serta kemampuan penyedia dalam melaksanakan seluruh kontrak yang diperoleh.

Keempat, kewajaran harga, dengan membandingkan nilai kontrak terhadap HPS, RAB, volume pekerjaan, dan harga pasar yang relevan.

Kelima, transparansi pengadaan, yakni memastikan dokumen perencanaan, proses pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, hingga berita acara serah terima pekerjaan dapat diperiksa dan diaudit secara menyeluruh.

Nasruddin menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, efisien, serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pelaku usaha.

"TTI mendesak Pemerintah Kota Langsa membuka dokumen pengadaan kepada lembaga pengawasan sesuai ketentuan. Jika semua proses sudah benar, tentu tidak perlu ada yang ditutupi. Tetapi jika ditemukan pengaturan penyedia, pemecahan paket yang melanggar aturan, pekerjaan fiktif, ataupun penyimpangan pembayaran, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas," tegas Nasruddin.

TTI: Jangan Biarkan Pengadaan Pemerintah Menjadi Ruang Pembagian Proyek

TTI menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pola pengadaan pemerintah daerah, terutama terkait konsentrasi pekerjaan pada perusahaan tertentu, kesesuaian metode pemilihan penyedia, serta realisasi pekerjaan di lapangan.

Menurut TTI, pengawasan tidak boleh hanya bertumpu pada laporan administrasi. Pemeriksaan juga harus menjangkau dokumen kontrak, bukti pembayaran, kemampuan penyedia, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Uang yang digunakan dalam pengadaan pemerintah adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. TTI tidak ingin pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi ruang pembagian proyek yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat," pungkas Nasruddin.

TTI menegaskan, seluruh temuan tersebut merupakan indikator risiko berdasarkan hasil analisis data pengadaan dan bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.

Perusahaan maupun pejabat yang disebut dalam data pengadaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Setiap proses pemeriksaan juga harus dilaksanakan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (**)