LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menempati peringkat ketiga nasional dalam capaian pendaftaran Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) tingkat kabupaten se-Indonesia, dengan cakupan populasi mencapai 60,76 persen.

Berdasarkan leaderboard nasional Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Pidie Jaya berada di bawah Kabupaten Bangli, Bali, yang menempati posisi pertama dengan capaian 70,39 persen, disusul Kabupaten Buleleng sebesar 65,03 persen.Sementara itu, Aceh berhasil menduduki peringkat pertama nasional untuk kategori provinsi, diikuti Bali dan Jawa Barat. Di tingkat Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya berada di posisi kedua setelah Kabupaten Pidie, sedangkan Aceh Utara menempati posisi ketiga.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial P3A, Azhariyadi atau Arikhan, saat menerima penghargaan secara daring dari Kementerian Sosial, Jumat (6/11).

Sibral mengatakan, keberhasilan Perlinsos Digital tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang mendaftar, tetapi juga harus diiringi keakuratan dan validitas data agar bantuan sosial nantinya tepat sasaran.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama TNI, Polri, ASN, Tim Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos P3A, Disdukcapil, perangkat gampong, operator desa, dan masyarakat.

Ia juga menegaskan masih terdapat warga yang membutuhkan perlindungan sosial, tetapi belum terdata atau belum memahami mekanisme pendaftaran. Karena itu, keterlibatan agen Perlinsos sangat penting untuk memberikan informasi dan mendampingi masyarakat.

Pemkab Pidie Jaya berencana mengoptimalkan keterlibatan ASN dari tingkat kabupaten hingga gampong, perangkat desa, masyarakat umum, serta unsur TNI dan Polri sebagai agen Perlinsos guna memperluas jangkauan pendaftaran sekaligus memastikan validitas data.

"Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat Pidie Jaya. Pastikan masyarakat yang didaftarkan benar-benar membutuhkan, serta data yang disampaikan harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Sibral.

Sementara itu, Plt. Kadis Sosial P3A Pidie Jaya, Arikhan, menjelaskan bahwa pelaksanaan registrasi Perlinsos Digital dilakukan secara aktif melalui pendekatan dari rumah ke rumah (door to door).

Petugas turun langsung membantu masyarakat melakukan pendaftaran maupun registrasi ulang melalui aplikasi Perlinsos Digital, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau mengalami kendala mengakses layanan secara mandiri.

Berdasarkan rekapitulasi kontribusi tim registrasi ulang, unsur Polri memberikan kontribusi terbesar sebesar 43,1 persen, disusul Tim PKH 25,1 persen, ASN 12,6 persen, Babinsa 9,9 persen, Bhabinkamtibmas 4,6 persen, masyarakat umum 1,7 persen, perangkat desa 0,7 persen, dan operator desa 0,4 persen.

Arikhan menyebutkan, pendekatan langsung tersebut bertujuan memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan dalam memahami tahapan pendaftaran, menyiapkan dokumen, serta mengikuti mekanisme registrasi sesuai ketentuan.

Pendaftaran Tidak Otomatis Menjadi Penerima Bansos

Perlinsos Digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan perlindungan sosial berbasis teknologi untuk mendukung pendataan yang lebih terintegrasi, mempermudah akses layanan, serta meningkatkan transparansi administrasi.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa pendaftaran Perlinsos Digital tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Penetapan penerima manfaat tetap melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Pidie Jaya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Capaian peringkat ketiga nasional dengan cakupan 60,76 persen diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menjaga akurasi data.

Ke depan, Pemkab Pidie Jaya menargetkan perluasan jangkauan Perlinsos Digital agar semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terdata dan memperoleh akses terhadap layanan perlindungan sosial. (*)