LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Aliansi Pemuda Pidie Jaya mempertanyakan keseriusan dan transparansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menangani pemulihan pascabencana banjir. Hingga saat ini, masyarakat dinilai belum mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai sejauh mana progres pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah, baik pembersihan lahan pertanian, normalisasi sungai, maupun pembangunan tanggul di sejumlah wilayah terdampak.

Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha, menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa proses pemulihan sedang berjalan. Pemerintah harus mampu menunjukkan bukti nyata, data yang terukur, serta lokasi pekerjaan yang sudah diselesaikan agar masyarakat mengetahui sejauh mana upaya pemerintah benar-benar memberikan hasil.

"Kami ingin pemerintah membuka secara terang-benderang, sampai hari ini sebenarnya sudah sejauh mana progres penanganan bencana di Pidie Jaya? Apa saja yang sudah dibersihkan? Berapa hektare sawah masyarakat yang sudah dipulihkan, dan berada di desa mana saja? Jangan hanya menyampaikan bahwa pekerjaan sudah berjalan tanpa memperlihatkan data dan hasil nyata di lapangan," tegas Muhammad Rizha.

Menurutnya, persoalan normalisasi sungai juga perlu dijelaskan secara terbuka. Pemerintah harus menyampaikan berapa kilometer atau meter panjang sungai yang sudah dikeruk, sungai mana saja yang telah dinormalisasi, serta kecamatan dan desa mana yang sudah mendapatkan penanganan.

Hal serupa juga berlaku terhadap pembangunan tanggul. Pemerintah perlu mempublikasikan desa-desa yang tanggulnya sudah selesai dibangun, berapa panjang tanggul yang telah dikerjakan, serta apakah seluruh pekerjaan tersebut benar-benar sudah memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat.

"Jika pemerintah merasa pembangunan tanggul sudah selesai di sejumlah wilayah, lalu bagaimana menjelaskan banjir susulan yang kembali terjadi di beberapa desa kemarin? Apakah tanggul yang dibangun sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Apakah kapasitas sungai sudah memadai? Atau masih ada persoalan teknis yang belum diselesaikan? Ini harus dijelaskan, bukan dibiarkan menjadi pertanyaan masyarakat," lanjutnya.

Muhammad Rizha juga menyoroti lemahnya publikasi pemerintah mengenai hasil pekerjaan pemulihan. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dipaksa menebak-nebak pekerjaan apa yang sudah selesai dan apa yang masih terbengkalai.

Transparansi bukan sekadar mengunggah foto kegiatan atau menyampaikan laporan seremonial. Pemerintah harus berani membuka data sebelum dan sesudah pekerjaan, volume pekerjaan, lokasi, anggaran, serta capaian yang benar-benar bisa diperiksa masyarakat.

"Jangan sampai pekerjaan penanganan bencana belum benar-benar selesai, tetapi pemerintah sudah lebih dahulu menerima piala kemenangan dan apresiasi. Jangan sampai pemerintah merasa berhasil hanya karena kegiatan sudah dilaksanakan, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Yang dibutuhkan rakyat bukan penghargaan untuk pemerintah, melainkan kepastian bahwa kehidupan mereka benar-benar sudah dipulihkan," ujarnya.

Lebih jauh, Aliansi Pemuda Pidie Jaya turut mempertanyakan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya sejak awal menjabat hingga saat ini.

Menurut Rizha, persoalan banjir dan pemulihan pascabencana memang menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Namun, kepemimpinan daerah tidak boleh berhenti hanya pada urusan penanganan bencana. Masyarakat juga membutuhkan arah pembangunan, program prioritas, serta tujuan utama yang jelas untuk membawa Pidie Jaya keluar dari berbagai persoalan daerah.

"Sejak awal menjabat hingga sekarang, persoalan banjir seolah terus menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Masa jabatan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan, lalu apa tujuan utama yang sudah benar-benar diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pidie Jaya? Apa program prioritas yang sudah memberikan perubahan nyata bagi masyarakat? Kami ingin melihat hasil, bukan sekadar mendengar janji dan penjelasan," tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan apa yang belum mampu diselesaikan. Jangan sampai setiap kali banjir datang, pemerintah kembali berbicara tentang penanganan, sementara persoalan mendasar terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.

Aliansi Pemuda Pidie Jaya menilai keberhasilan pemerintah tidak boleh diukur dari banyaknya kegiatan, dokumentasi, seremoni, ataupun penghargaan yang diterima. Keberhasilan harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan, sawah kembali produktif, sungai tertangani, tanggul berfungsi, dan ancaman banjir dapat dikurangi.

"Kami tidak sedang mencari kesalahan pemerintah. Kami sedang mempertanyakan tanggung jawab atas penderitaan masyarakat. Kalau memang sudah banyak yang selesai, tunjukkan datanya. Kalau belum selesai, sampaikan apa kendalanya. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah sendiri tidak pernah benar-benar menjelaskan sampai di mana pekerjaan mereka," tutup Muhammad Rizha. (**)