LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Bantuan sapi meugang dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya menuai kritik tajam. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara justru dituding berubah menjadi ladang cuan oknum pejabat. Sejumlah warga penerima manfaat mengeluhkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kualitas dan jumlah sapi yang diterima di lapangan, Selasa (17/2).

Bos Niger, salah seorang warga Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, yang juga berprofesi sebagai "ADUHAI" agen dunia akhirat menyebut bantuan tersebut “jadi permainan oknum pejabat”. Ia menuding mulai dari orang dekat pimpinan daerah hingga sejumlah kepala dinas dan kepala bagian diduga beralih profesi menjadi agen lembu bantuan presiden. “Presiden sudah alokasikan Rp50 juta per desa. Tapi yang dibeli hanya sapi kisaran Rp14–15 juta. Ke mana sisa dananya?” ujarnya geram.

Menurutnya, praktik itu dibungkus dengan skema swakelola sesuai juknis, namun pelaksanaannya disiasati seolah-olah benar. Tanpa sengaja, kata dia, “kedoknya terbongkar”. Nama-nama pejabat disebut muncul  di medsos sebagai “Toke Lumo” bantuan presiden. Ia bahkan mengakui, menjadi agen atau makelar sapi memang menggiurkan. “Kadang tanpa modal bisa untung besar. Mungkin itu sebabnya mereka tergoda,” sindirnya.

Kritik juga mengarah pada mekanisme distribusi. Di atas kertas bantuan tercatat untuk dibagikan per kepala keluarga (KK), namun di lapangan justru dibagikan per rumah. Akibatnya, jumlah daging yang diterima jauh dari layak. “Kalau pun satu gampong dapat dua sapi, hitungannya baru sekitar Rp30 juta. Itu pun sapinya kecil, tak sebanding dengan harga yang ditetapkan presiden,” tambah Bos Niger.

Salah seorang Keuchik di Kecamatan Meurah Dua yang enggan disebutkan namanya menguatkan pernyataan tersebut. Ia mengaku sapi yang dikirim dari kabupaten tidak sesuai spesifikasi dan tidak mencukupi jika dibagikan per KK. “Terpaksa dibagikan per rumah, itu pun tiap rumah hanya dapat sekitar 6 ons daging,” ujarnya.

Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Trienggadeng, informasi dari warga menyebut hanya menerima 0,5 kilogram daging per rumah, bukan per KK sebagaimana tercantum dalam data pemerintah kabupaten.

Sementara itu, di Kecamatan Jangka Buya juga mengalami keluhan yang sama “Lumo ciret kajok keu masyarakat." Tak sesuai dengan yang dijanjikan presiden,” keluh seorang warga.

Jika tudingan ini benar, maka yang tercoreng bukan hanya pejabat lokal, tetapi juga marwah bantuan Presiden itu sendiri. Bantuan presiden yang diniatkan untuk meringankan beban korban banjir justru dipersepsikan menjadi ajang “Lam Bala Mita Laba” di tengah musibah, ada yang sibuk mencari laba. Publik kini menunggu audit terbuka agar bantuan benar-benar sampai utuh ke tangan masyarakat yang berhak. (**)