Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 sudah merevolusi sebagian besar sistem yang selama ini dibangun setelah bertahun-tahun lamanya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mulai dari ekonomi, budaya, sosial, kesehatan hingga pendidikan. Termasuk pelayanan publik pun terkena imbas dari pandemi Covid-19. Hampir dapat dipastikan besar dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 membuat keadaan pada fase pemulihan tidak dapat kembali lagi seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Memprediksi apa yang akan terjadi kedepan secara akurat memang merupakan hal yang tidak mungkin. Namun paling tidak kita bisa untuk mulai memikirkan berbagai langkah konstruktif untuk masuk kedalam tatanan normal yang baru dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal berupa pelajaran yang dapat diambil dari berbagai kejadian yang terjadi sejak kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia. Dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, pastinya bakal membawa perubahan terhadap Pemerintahan mulai dari sistem kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun terhadap berbagai kebijakan yang dibuatnya. Pastinya ada kebijakan-kebijakan baru yang diciptakan guna mengontrol angka Covid-19 agar tidak melonjak tinggi.

Adapun dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah dapat menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Konsep bekerja fleksibel (flexible working arrangment) di lingkungan birokrasi sejatinya sudah dirumuskan sejak tahun 2019, jauh sebelum terjadinya Covid-19. Seakan menjadi akselerator implementasi sistem kerja yang fleksibel, pandemi Covid-19 “memaksa” Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work From Home) ketika pandemi Covid-19 baru saja terjadi di Indonesia. Adapun hal tersebut ternyata efektif jika dilihat dari tingginya tingkat persepsi para ASN atas efektivitas WFH (sebesar 73%), WFH maupun flexible working arrangement menjadi keniscayaan untuk terus diterapkan dimasa yang akan datang.

Kemudian, karena pandemi Covid-19 membuat para ASN dan masyarakat lebih sering menggunakan teknologi sebagai alat informasi. Teknologi informasi komunikasi telah menjadi solusi yang tepat guna mengatasi keterbatasan jarak dan waktu selama penerapan physical distancing dan implementasi bekerja dari rumah. Kondisi ini tentunya menunjukkan adanya kemampuan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 sekaligus berupaya agar tetap terus produktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pandemi Covid-19 selayaknya dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat pondasi yang diperlukan guna menghasilkan inovasi yang baik dalam proses pelayanan publik. Adapun langkah pertama yang dapat diambil untuk mengasah keinovatifan yaitu dengan mempelajari teknologi serta literatur terbaru dan juga harus aktif dalam berdiskusi dengan rekan kerja terkait permasalahan yang ada saat ini. Adapun akselarasi implementasi flexible working arrangament dalam pemerintahan menjadi contoh baik jika suatu hal kita lihat dari sudut pandang positif. Dapat kita dibayangkan seberapa efesien biaya yang dihasilkan dari penggunaan metode daring dibandingkan metode belajar konvensional. Belum lagi penghematan energi karena implementasi work from home.

Seluruh ASN harus jeli dalam melihat peluang-peluang yang dapat dimaksimalkan agar tetap produktif ditengah pandemi Covid-19 maupun ketika adanya krisis-krisis lainnya yang mungkin saja terjadi esok hari. Maka dari itu, adaptasi mutlak diperlukan. Adapun langkah kecil yang dapat diambil di level individu yaitu dengan menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan pada situasi saat ini. Krisis bisa datang kapan saja dan pada akhirnya kesiapan kitalah yang menentukan mampu atau tidaknya kita dalam menghadapi situasi krisis tersebut. Pandemi bisa dilihat dari dua sisi, kalau kita belajar darinya maka akan selalu ada manfaat yang bisa kita petik didalamnya.

Oleh : Dwi Oka Reza Gunawan - Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unsyiah