Oleh: Fajri M. Kasem, Ketua Bawaslu Pidie Jaya

OPINI - Aceh dan kopi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di setiap sudut kota dan desa, warung kopi atau waroëng kupie selalu menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan. Dari rakyat jelata hingga pejabat, dari petani hingga akademisi, semua menjadikan warung kopi sebagai ruang diskusi yang cair dan penuh dinamika.

Di Aceh, secangkir kopi bukan sekadar minuman, melainkan simbol budaya. Ia menjadi penghubung antara generasi, tempat berbagi cerita, dan ladang lahirnya gagasan. Seorang bijak pernah berkata, “Di warung kopi, tak ada kasta. Semua duduk sama rendah, berdiskusi dan beradu ide.”

Waroëng Kupie dan Demokrasi Ala Aceh

Warung kopi bukan sekadar tempat melepas penat. Ia adalah pusat informasi, bahkan sering menjadi arena politik rakyat. Di sana, segala isu diperbincangkan: dari harga pupuk, jalan berlubang, kinerja pemerintah, hingga strategi politik menjelang pemilu. Setiap gelas kopi yang diangkat adalah simbol keterlibatan dalam percakapan yang lebih besar tentang masa depan daerah dan bangsa.

Dalam konteks demokrasi, warung kopi di Aceh adalah laboratorium politik rakyat. Jauh sebelum kampanye resmi dimulai, warung kopi sudah menjadi panggung debat tanpa moderator. Kandidat yang ingin bertarung dalam pemilu tak cukup hanya berkampanye di panggung-panggung resmi. Mereka harus hadir di warung kopi, mendengar langsung keluhan rakyat, dan memahami aspirasi dari obrolan sederhana.

Tak hanya bagi para kandidat, warung kopi juga seharusnya menjadi ruang bagi para pemimpin daerah untuk lebih dekat dengan rakyatnya. Seorang pemimpin yang bijak tidak hanya duduk di balik meja kantor, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat, mendengar sendiri apa yang menjadi keluhan dan harapan mereka. Duduk di warung kopi, berbincang santai dengan rakyat, akan memberikan perspektif yang lebih jernih tentang realitas di lapangan, jauh lebih dalam dibanding laporan-laporan resmi yang sering kali kehilangan nuansa empati dan kedekatan sosial.

Anggota Dewan dan Kopi Aspirasi

Selain pemimpin daerah, anggota dewan yang terhormat juga diharapkan menjaring aspirasi masyarakat di warung kopi, sebagaimana mereka rajin hadir saat masa kampanye. Jangan sampai setelah terpilih, mereka justru menjauh dari rakyat yang telah memilihnya.

Sikap menghindari rakyat dengan cara membeli kopi dalam bungkus lalu membawanya ke kantor atau ke rumah untuk dinikmati dalam lingkaran terbatas adalah bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat. Jangan sampai warung kopi yang seharusnya menjadi ruang mendengar keluhan rakyat malah digantikan dengan pertemuan eksklusif yang hanya membicarakan bagi-bagi proyek dan kepentingan pribadi.

Masyarakat menaruh harapan besar pada wakil mereka di parlemen. Jika saat kampanye mereka bisa duduk berjam-jam di warung kopi demi meraih suara, seharusnya setelah terpilih mereka tetap menjaga kebiasaan itu, bukan malah menjauhinya. Warung kopi adalah cermin bagi pejabat dan wakil rakyat untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat, tanpa perlu disaring oleh laporan yang sudah mengalami banyak penyuntingan.

Politik di Balik Secangkir Kopi

Di warung kopi, diskusi politik berkembang tanpa batas. Setiap orang bebas berpendapat, meskipun tanpa riset akademik yang mendalam. Ada yang mendukung kandidat tertentu dengan alasan emosional, ada pula yang mengkritik dengan sudut pandang ekonomi dan sosial. Bahkan, ada yang hanya menjadi pendengar setia, menyesap kopinya sambil menimbang-nimbang mana yang lebih logis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sangat melek politik. Perbincangan di warung kopi bukan sekadar gosip, tetapi refleksi dari kesadaran bahwa politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh percaya bahwa nasib sebuah daerah bisa ditentukan dari ide-ide yang mengalir di atas meja kopi.

Namun, ada satu tantangan yang perlu disadari. Tidak semua yang beredar di warung kopi adalah kebenaran. Di era digital ini, hoaks dan informasi simpang siur mudah menyebar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilah mana opini yang berbasis fakta dan mana yang sekadar asumsi. Seorang pemimpin atau anggota dewan yang aktif berbaur dengan masyarakat di warung kopi juga harus memiliki kepekaan dalam menyaring informasi, sehingga dapat mengambil kebijakan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar wacana yang berkembang tanpa dasar.

Kopi, Budaya, dan Perubahan

Secangkir kopi di Aceh bukan hanya soal rasa, tetapi juga simbol interaksi sosial. Ia mengajarkan kita untuk mendengar, berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Di dalamnya ada kebijaksanaan, ada sejarah, dan ada harapan untuk masa depan.

Sebagai Ketua Bawaslu Pidie Jaya, saya melihat bahwa budaya ngopi ini juga bisa menjadi sarana pendidikan politik yang baik. Melalui diskusi santai di warung kopi, masyarakat bisa memahami pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta bagaimana peran mereka dalam menjaga demokrasi tetap sehat.

Lebih dari itu, warung kopi bisa menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpinnya. Bupati, kepala dinas, hingga camat, bahkan para anggota dewan seharusnya lebih sering turun ke warung kopi, bukan hanya saat menjelang pemilu, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih hangat dan mendalam dengan masyarakat. Pemimpin yang duduk bersama rakyat di warung kopi akan lebih memahami suara hati mereka, bukan sekadar mendengar laporan yang terkadang kehilangan makna asli dari keluhan rakyat.

Maka, mari kita nikmati kopi bukan sekadar untuk menyegarkan pikiran, tetapi juga untuk memperkaya wawasan. Sebab, dari secangkir kopi, ide mengalir, pemikiran berkembang, dan masa depan dirancang bersama.

Pidie Jaya, Maret 2025