LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pascabanjir di Kabupaten Pidie dinilai berpotensi serius menghambat proses pemulihan bencana. Kondisi ini menjadi sorotan tajam Anggota DPRK Pidie, Juvinda, yang menilai persoalan BBM bisa berubah menjadi krisis baru jika tidak segera ditangani secara tegas dan terkoordinasi.

Hal itu disampaikan politisi muda Partai NasDem tersebut kepada awak media, Minggu (30/11/2025), menyusul banyaknya laporan warga terkait kosongnya pasokan BBM di sejumlah SPBU. Menurut Juvinda, meski air banjir mulai surut, dampak logistik pascabencana justru semakin terasa, dan kelangkaan BBM kini menjadi penghambat utama aktivitas masyarakat.

“Kami menerima laporan yang mengkhawatirkan, banyak SPBU terpantau kosong. Padahal, BBM saat ini adalah urat nadi warga untuk memobilisasi bantuan, mengangkut kebutuhan pokok, hingga memastikan keluarga dalam kondisi aman,” kata Juvinda. Ia menilai, tanpa distribusi BBM yang normal, proses pemulihan akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Juvinda juga menyoroti adanya dugaan praktik nakal oknum pengelola SPBU yang menjual BBM ke pengecer dengan mengorbankan masyarakat umum. Ia menegaskan, jaminan ketersediaan BBM dari instansi terkait tidak akan berarti jika di lapangan masih ada oknum yang bermain di balik layar.

“Saya minta pihak kepolisian mengawal penjualan BBM di SPBU. Jika ada yang bermain dan menyalahgunakan distribusi, tindak tegas! Jangan beri ruang bagi praktik curang saat rakyat sedang tertimpa musibah,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRK Pidie ini menekankan, masa pascabencana menuntut etika dan empati dari semua pihak, terutama dalam penyaluran kebutuhan vital seperti BBM. Ia secara terbuka mendesak agar SPBU menghentikan praktik mengutamakan pengecer atau pertamini yang menjual BBM dengan harga jauh lebih mahal.

“Dalam situasi seperti ini, pengguna kendaraan roda dua dan roda empat harus jadi prioritas. Warga yang berjuang membersihkan rumah dan mencari kebutuhan hidup jangan dipersulit dengan harga mahal,” tegasnya.

Menurut Juvinda, kelangkaan BBM bukan sekadar soal antrean atau keterlambatan aktivitas, tetapi sudah menyentuh sektor paling mendasar dalam penanganan pascabencana. BBM dibutuhkan untuk menggerakkan alat berat, mesin pembersih, membuka akses jalan yang tertutup, serta mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

Ia pun mendesak Pertamina, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di seluruh SPBU dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. “Jika mobilisasi terhambat karena BBM langka atau dijual mahal di pengecer, maka pemulihan sosial dan ekonomi akan tertunda. Negara harus hadir dan bersikap tegas terhadap pelaku kecurangan di tengah bencana,” tutup Juvinda. (**)