LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Aksi demonstrasi digelar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai bentuk protes terhadap proyek air minum senilai Rp1,9 miliar yang dinilai belum berfungsi optimal. Massa aksi menuntut pertanggungjawaban atas proyek yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat tersebut.

Dalam orasinya, massa menyampaikan peringatan keras kepada pihak dinas agar tidak mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan. “Air harus mengalir ke rumah rakyat,” tegas Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) NTB, Danil Akbar.

Kehadiran massa aksi disebut tidak direspons langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bima maupun Kepala Bidang Cipta Karya. Keduanya diduga tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Kondisi ini memicu kekecewaan peserta aksi yang menilai pihak dinas tidak serius menanggapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar warga, khususnya air bersih.

Menurut Danil, negara telah menggelontorkan anggaran besar untuk proyek tersebut. Secara administratif proyek dinyatakan selesai dan jaringan telah terpasang. Namun, di lapangan air belum mengalir maksimal ke rumah-rumah warga. “Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut hak hidup masyarakat,” ujarnya.

Situasi sempat memanas ketika massa tidak segera mendapat penjelasan dari pejabat yang bertanggung jawab. Danil bahkan masuk ke dalam kantor untuk mencari penanggung jawab proyek. Ia menegaskan langkah itu merupakan bentuk kekecewaan atas tidak adanya dialog terbuka. “Pejabat tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif ketika rakyat kesulitan air,” katanya.

PMAKI juga mendesak Pemerintah Kota Bima segera mengambil langkah tegas serta meminta Kejaksaan Negeri Raba Bima melakukan investigasi intensif terhadap proyek tersebut. Mereka menilai proyek infrastruktur, terutama yang menyangkut kebutuhan vital seperti air minum, tidak boleh hanya selesai di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kini publik menunggu penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kota Bima terkait penyebab disfungsi proyek tersebut, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah konkret yang akan diambil agar air benar-benar mengalir ke rumah warga. Pasalnya, ketika kebutuhan dasar diabaikan, kekecewaan masyarakat akan terus menguat. (ARY)