LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Wacana pemerintah melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan eari sjumlah pihak. Skema tersebut dinilai kurang efektif karena berpotensi menyulitkan penerapan standar gizi, keamanan pangan, dan kualitas makanan secara seragam.

Penanggung Jawab (PIC) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Keude Lueng Putu, Bandar Baru, Yayasan Bustanul Fakri Aceh, Said Muchtar, kepada media, Jumat (11/9/2026) mengatakan kapasitas kantin sekolah umumnya terbatas dan tidak dirancang untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar setiap hari.

“Usaha kantin memiliki kapasitas yang terbatas karena kantin sekolah tidak dirancang untuk produksi massal harian. Dikhawatirkan hal ini dapat menurunkan standar gizi dan kebersihan serta sulit menjamin standar makanan yang seragam dan terukur,” kata Said

Menurutnya, pengelolaan MBG melalui SPPG lebih memungkinkan penerapan standar gizi dan keamanan pangan secara terukur. SPPG dapat melibatkan tenaga ahli gizi untuk menyusun menu sesuai kebutuhan gizi anak, sekaligus menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan melalui prosedur operasional yang lebih terstruktur.

Selain itu, pengadaan bahan baku dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan efisiensi biaya dan menekan limbah. Satu dapur SPPG juga dapat melayani beberapa sekolah dalam satu wilayah sehingga pengawasan pemerintah lebih terpusat dan mudah dilakukan.

Said menilai pelibatan kantin juga berpotensi menambah beban operasional pengelola. Karena itu, pemerintah perlu memperjelas skema biaya produksi, mekanisme pembayaran, serta pembagian tanggung jawab apabila kantin dilibatkan dalam program MBG.

Ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan SPPG yang telah beroperasi dengan memperkuat kapasitas produksi dan sistem pengawasannya.

“Lebih baik SPPG yang sudah ada dan beroperasi diperkuat secara sistem. Banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam, mulai dari kapasitas produksi, standar gizi, biaya operasional hingga dampak ekonomi bagi pengelola kantin yang sudah berjalan,” ujarnya.

Menurut Said, efektivitas pelaksanaan harus menjadi prioritas agar program MBG dapat memberikan manfaat optimal bagi siswa tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha kantin sekolah yang selama ini menjadi sumber pendapatan bagi pengelolanya. (**)