Oleh: Fakhrurrazi,S.ST.,M. Si - Penulis merupakan Pengurus Masyarakat Pidie Jaya Peduli (MPP)

OPINI - Aceh dikenal sebagai negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, kehormatan keluarga, dan kesantunan dalam bertutur. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, dikenal prinsip hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut, yang menggambarkan eratnya hubungan antara hukum dan adat. Masyarakat Aceh juga tumbuh dengan nilai peumulia jamee, menghormati tamu, serta menjaga marwah dan kehormatan dalam pergaulan.

Namun, di tengah perkembangan teknologi digital, ada satu fenomena yang patut kita renungkan bersama: dunia pertiktokan Aceh sedang tidak baik-baik saja.

TikTok sejatinya hanyalah sebuah platform. Ia tidak memiliki moral, tidak mengenal sopan santun, dan tidak bertanggung jawab atas perilaku penggunanya. Manusialah yang menentukan apakah teknologi digunakan untuk menyebarkan ilmu, mempererat silaturahmi, mempromosikan budaya, dan mengangkat martabat daerah, atau justru menjadi panggung untuk mempertontonkan perilaku yang mencederai etika sosial.

Persoalannya bukan pada TikTok sebagai media, melainkan pada sebagian perilaku penggunanya yang seolah-olah kehilangan batas antara kebebasan berekspresi dan kebablasan berperilaku.

Ketika Viral Lebih Berharga daripada Marwah

Hari ini, kita hidup dalam zaman ketika perhatian publik dapat diukur melalui jumlah penonton, tanda suka, komentar, dan pengikut. Tidak sedikit orang yang berlomba-lomba menjadi viral, seolah-olah popularitas merupakan ukuran tertinggi keberhasilan seseorang.

Celakanya, ketika akal sehat dikalahkan oleh ambisi untuk terkenal, apa saja bisa dijadikan bahan tontonan. Perselisihan diumbar, aib dibuka, persoalan pribadi dijadikan konsumsi publik, sindiran berubah menjadi penghinaan, dan perdebatan berubah menjadi pertengkaran tanpa ujung.

Ada yang merasa hebat ketika mampu mempermalukan orang lain di depan ribuan penonton. Ada pula yang menganggap dirinya menang ketika berhasil mengumpulkan dukungan melalui hujatan terhadap seseorang yang tidak disukainya.

Padahal, tidak semua yang viral itu bermutu, tidak semua yang ramai itu benar, dan tidak semua yang mendapatkan banyak pengikut itu layak dijadikan panutan.

Popularitas tanpa integritas hanyalah keramaian yang kehilangan arah.

Lebih menyedihkan lagi apabila ruang digital yang seharusnya menjadi sarana berbagi pengetahuan justru berubah menjadi arena adu ego, saling sindir, saling menjatuhkan, bahkan memperdagangkan kehormatan demi mendapatkan perhatian.

Adat Aceh Jangan Hanya Menjadi Slogan

Kita sering mendengar ungkapan bahwa Aceh adalah Serambi Mekkah. Kita bangga dengan identitas keislaman, adat istiadat, dan sejarah perjuangan para pendahulu. Kita lantang berbicara tentang marwah, kehormatan, dan nilai-nilai agama.

Namun, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri adalah sejauh mana semua nilai itu tercermin dalam perilaku kita di dunia digital?

Apakah kesantunan hanya berlaku ketika berhadapan langsung dengan orang tua, guru, ulama, dan tokoh masyarakat, tetapi hilang ketika jari mulai mengetik di layar ponsel?

Apakah budaya malu hanya berlaku di lingkungan kampung, sementara di ruang siaran langsung kita merasa bebas mengucapkan apa saja, merendahkan siapa saja, dan membuka persoalan siapa saja?

Apakah penghormatan terhadap orang lain hanya menjadi formalitas dalam kehidupan nyata, tetapi berubah menjadi penghinaan ketika kita merasa dilindungi oleh layar dan identitas akun?

Inilah ironi yang harus kita akui bersama.

Jangan sampai kita begitu sibuk menjaga citra sebagai masyarakat yang beradat, tetapi lupa menjaga perilaku yang menjadi ruh dari adat itu sendiri.

Adat bukan sekadar pakaian tradisional, gelar kehormatan, atau ungkapan yang indah ketika berpidato. Adat juga tercermin dalam cara berbicara, kemampuan menahan diri, penghormatan terhadap orang lain, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perbedaan.

Budaya malu bukan berarti takut dikritik. Budaya malu adalah kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu yang merendahkan martabat diri sendiri maupun orang lain.

Kritik Boleh Keras, tetapi Etika Jangan Dilepas

Perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang sehat. Kritik bahkan diperlukan untuk mengoreksi kekeliruan, mengawasi kekuasaan, dan memperbaiki keadaan.

Namun, kritik yang bermartabat berbeda dengan penghinaan yang dibungkus dalih kebebasan berbicara.

Mengkritik gagasan tidak sama dengan menyerang kehormatan pribadi. Membongkar persoalan publik tidak sama dengan menyebarkan aib yang tidak relevan. Membela kebenaran tidak berarti kita memperoleh izin untuk memaki, memfitnah, atau mempermalukan orang lain tanpa dasar yang jelas.

Di dunia pertiktokan, persoalan ini semakin rumit ketika potongan video, narasi sepihak, dan tuduhan yang belum terverifikasi dengan cepat menyebar. Sebuah persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi baik-baik justru membesar karena ditonton, dikomentari, dan dipanaskan oleh banyak pihak.

Akhirnya, bukan lagi kebenaran yang dicari, melainkan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan.

Bukan lagi penyelesaian yang diutamakan, melainkan siapa yang paling berhasil menjatuhkan lawannya.

Kita perlu mengingat bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui siaran langsung. Tidak semua perbedaan perlu diumumkan kepada publik. Dan tidak semua hal yang kita ketahui harus kita sebarkan.

Kedewasaan seseorang tidak hanya terlihat dari keberaniannya berbicara, tetapi juga dari kebijaksanaannya untuk diam ketika berbicara justru akan memperkeruh keadaan.

Jangan Menggadaikan Kehormatan demi Penonton

Ada satu hal yang perlu direnungkan oleh siapa pun yang aktif membuat konten ketika kamera menyala, kita mungkin sedang mengejar penonton, tetapi sesungguhnya kita juga sedang memperlihatkan siapa diri kita.

Cara kita memperlakukan orang yang berbeda pendapat, cara kita merespons kritik, cara kita menjaga rahasia, dan cara kita mengendalikan emosi adalah cerminan karakter yang sesungguhnya.

Jangan sampai demi mendapatkan hadiah virtual, kita kehilangan penghormatan nyata dari keluarga dan masyarakat.

Jangan sampai demi menambah pengikut, kita mengorbankan persaudaraan.

Jangan sampai demi memenangkan perdebatan, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai sesama.

Dan jangan sampai demi beberapa detik popularitas, kita meninggalkan jejak digital yang kelak membuat anak-anak, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai merasa malu.

Sebab, dunia maya boleh bergerak cepat, tetapi jejak digital dapat bertahan jauh lebih lama daripada emosi yang melahirkannya.

Kita tidak sedang menuntut semua orang untuk selalu berbicara sempurna. Kita juga tidak sedang menghakimi seluruh kreator konten Aceh. Banyak pengguna TikTok yang berkarya secara positif, mengedukasi masyarakat, mempromosikan UMKM, memperkenalkan keindahan alam Aceh, melestarikan bahasa daerah, serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Mereka patut diapresiasi.

Kritik ini ditujukan kepada perilaku yang melampaui batas etika, siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun jumlah pengikutnya.

Sebab, ukuran kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh jumlah penonton yang menyaksikan dirinya, melainkan oleh nilai yang tetap ia pegang ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya.

Saatnya Tokoh Masyarakat Ikut Bertanggung Jawab

Persoalan etika digital bukan hanya tanggung jawab individu. Orang tua, pendidik, ulama, tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam membangun budaya digital yang sehat.

Orang tua perlu mendampingi anak-anak dalam menggunakan media sosial. Pendidik perlu mengajarkan literasi digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab atas setiap unggahan. Ulama serta tokoh adat dapat memperkuat pesan moral melalui pendekatan yang bijaksana, bukan sekadar kecaman.

Para kreator konten yang memiliki banyak pengikut juga perlu menyadari bahwa popularitas membawa tanggung jawab sosial. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula dampak perkataannya terhadap perilaku orang lain.

Masyarakat pun perlu berhenti memberikan panggung kepada konten yang merendahkan martabat manusia. Jangan terus-menerus memberi perhatian, membagikan, dan memperbesar konflik hanya karena kita merasa terhibur.

Sebab, terkadang sebuah perilaku buruk bertahan bukan semata-mata karena pelakunya, tetapi juga karena penonton terus memberikan hadiah berupa perhatian.

Kita perlu membangun budaya baru: menghargai konten yang mendidik, mengapresiasi karya yang bermanfaat, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta berani mengingatkan sesama tanpa merendahkan.

Jika ada dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat, bukan melalui penghakiman massa.

Aceh Tidak Kekurangan Orang Pintar, tetapi Kita Membutuhkan Lebih Banyak Orang Bijaksana

Dunia pertiktokan Aceh tidak harus menjadi ruang yang steril dari kritik, perbedaan pendapat, humor, atau ekspresi kreatif. Justru, media sosial dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas, terbuka, dan berdaya.

Namun, kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Kecerdasan tanpa adab dapat melahirkan kesombongan. Dan popularitas tanpa kendali moral dapat menjadikan seseorang terkenal sekaligus kehilangan kehormatan.

Aceh memiliki sejarah panjang tentang perjuangan, keberanian, ilmu pengetahuan, agama, dan adat. Jangan biarkan warisan luhur itu hanya menjadi kebanggaan masa lalu, sementara perilaku kita di ruang digital justru menjauh dari nilai-nilai yang kita agungkan.

Sudah saatnya kita bertanya dengan jujur: apakah kita sedang menggunakan teknologi untuk mengangkat martabat Aceh, atau justru sedang mempertontonkan kepada dunia bahwa kita belum mampu mengendalikan diri sendiri?

Kritik ini bukan ajakan untuk membungkam siapa pun. Ini adalah ajakan untuk bercermin.

Bukan untuk mempermalukan Aceh, melainkan karena kita mencintai Aceh.

Bukan untuk memusuhi para kreator konten, melainkan untuk mengajak mereka menjadi bagian dari perubahan.

Dan bukan untuk mengembalikan masyarakat ke masa lalu, melainkan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak membuat kita kehilangan akar budaya dan nilai kemanusiaan.

Mari kita kembalikan marwah dalam bertutur, adab dalam berbeda pendapat, rasa malu dalam berperilaku, serta tanggung jawab dalam berkarya.

Sebab, Aceh yang bermartabat bukan hanya Aceh yang fasih berbicara tentang agama dan adat, tetapi Aceh yang mampu membuktikan nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya.

Teknologi boleh berkembang tanpa batas, tetapi etika harus tetap menjadi batas.

Dan jika hari ini dunia pertiktokan Aceh sedang tidak baik-baik saja, jangan hanya sibuk menunjuk siapa yang salah. Mari kita mulai memperbaikinya dari diri sendiri.

Karena pada akhirnya, yang perlu kita viralkan bukanlah permusuhan, melainkan kebaikan; bukan penghinaan, melainkan penghormatan, dan bukan ego, melainkan adab.

Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026.

"Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas."