LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus menggenjot percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP, M.PH, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak cepat agar proses pemulihan di berbagai sektor dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat, Sabtu (4/7).

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat menerima audiensi Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera, Jumat (3/7), yang dipimpin Ketua Tim Satgas, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A.Cd, di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya. Pertemuan itu dihadiri para asisten, Inspektur, Kepala BPKK, Plt. Kalak BPBD, Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kepala DKP, Kepala DPMG, Kepala Bappeda, Kepala Disperindagkop, Kepala Dinas Pertanahan, Direktur PDAM, serta para kepala bagian di lingkungan Setdakab Pidie Jaya.

Dalam arahannya, Munawar Ibrahim menekankan bahwa momen kehadiran pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak banjir, mulai dari perbaikan rumah warga, pembangunan kembali jalan dan jembatan, pembersihan material lumpur, penyediaan air bersih, hingga pemulihan sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita lalai, karena ini menyangkut percepatan pemulihan kehidupan warga. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus bergerak bersama," tegas Munawar.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas PRRP Sumatera, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A.Cd, mengingatkan masih banyak pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, kerusakan jalan lingkungan akibat sedimentasi lumpur dan genangan air masih menjadi persoalan serius. Kondisi sejumlah jembatan juga dinilai memerlukan penanganan segera karena mengalami kerusakan pada bagian struktur penyangga, kaki jembatan, hingga pengikat konstruksi.

Imran menilai persoalan infrastruktur tersebut harus menjadi prioritas utama dalam setiap usulan kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia meminta seluruh OPD memanfaatkan secara maksimal setiap program yang telah dialokasikan pemerintah agar proses pemulihan tidak mengalami keterlambatan. "Saya minta semua unsur bergerak cepat, jangan menunggu dan jangan saling melempar tanggung jawab. Program rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan besarnya tantangan pemulihan pascabencana di Pidie Jaya. Sebanyak 20.187 unit rumah tercatat mengalami kerusakan, terdiri dari 13.187 rumah rusak ringan, 3.921 rumah rusak sedang, dan 3.069 rumah rusak berat. Untuk hunian sementara, telah dibangun 1.342 unit huntara, dengan 1.324 unit telah ditempati masyarakat. Sementara Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sedangkan 389 kepala keluarga lainnya masih dalam proses penyaluran.

Di sektor hunian tetap, Pemkab Pidie Jaya telah mengusulkan pembangunan 5.971 unit Huntap Tahap II yang terdiri atas 3.645 rumah rusak sedang dan 2.326 rumah rusak berat melalui skema insitu atau mandiri. Sementara untuk penyediaan air bersih, pemerintah mengusulkan pembangunan 155 titik sumur bor. Hingga kini, sebanyak 38 titik telah dibangun oleh BNPB dan 14 titik oleh Kementerian PUPR/BPBRKA, sehingga masih terdapat 103 titik yang membutuhkan dukungan lanjutan. Selain percepatan pembangunan fisik, Imran juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, seluruh progres, capaian, maupun kendala di lapangan harus dipublikasikan secara masif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Prokopim, serta OPD teknis agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pemulihan yang sedang berjalan. "Yang sudah dikerjakan harus ditampilkan, yang belum selesai harus dijelaskan apa kendalanya. Pemerintah tidak boleh kalah oleh narasi negatif. Jawabannya bukan berdebat, tetapi menunjukkan kerja nyata, data yang benar, dan progres yang terukur," pungkas Imran. (**)