08 Juni 2025
Daerah

Sekda : Selama Acara FPD dan Pra Musrenbang RKPD Pidie 2025, Kepala SKPK Tidak Boleh Diwakili

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemkab Pidie melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menggelar acara Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie tahun 2025, Senin (25/03/2024).

Kegiatan yang bertempat di aula Bappeda Pidie dan akan berlangsung selama dua hari, Senin 25 sampai Selasa 26 Maret 2024 ini dibuka secara resmi oleh Sekda Pidie, Drs. Samsul Azhar.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh para Staf Ahli, para Asisten, Kadis/Kaban/Inspektur/ Sekwan/Dir. RSUD TCD Sigli, Dir. RSUD TAS Beureunuen, Dir. Perumdam TKMB/Kakan, para Kepala Sekretariat Instansi Keistimewaan Aceh, para Kabag, dan para Camat dalam Kabupaten Pidie.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda Pidie, H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., selaku Ketua Panpel kegiatan menyampaikan, bahwa Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025 merupakan amanat dari Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lanjut Ketua Panpel, bahwa Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025 pada hakekatnya berfungsi untuk mengoptimalkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, sasaran, dan pengintegrasian program prioritas pembangunan Kabupaten Pidie dengan semua stakeholders.

Forum ini direncanakan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yang dibagi dalam beberapa sesi, dimana pada sesi awal diisi dengan acara pembukaan yang didalamnya meliputi bimbingan dan arahan Sekda, selanjutnya sesi kedua diisi pembahasan melalui kelompok kerja masing- masing bidang.

Sedangkan jumlah peserta yang diundang dalam Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025 lebih kurang mencapai 120 orang yang diantaranya terdiri dari Para Kepala SKPK, Camat, dan Kasi PMG.

Diakhir laporannya, H. Isnaini turut menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh anggota panitia yang telah bekerja maksimal, juga kepada pihak pihak lain yang telah berperan aktif dalam memberikan berbagai kontribusi positif sehingga terwujudnya acara forum SKPK tersebut.

Sementara itu, Sekda Pidie, Drs. Sampul Azhar dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang ini merupakan bagian dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pidie Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025.

Sebagai penajaman rencana kegiatan Renja SKPK sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RKPD agar lebih siap dan fokus pada penyiapan bahan dan materi yang akan disepakati pada saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten nantinya. 

Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD merupakan wahana antara pihak pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. 

Pada forum yang kita laksanakan mulai hari ini, akan membahas rancangan rencana kerja SKPK dengan menggunakan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang tingkat kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPK dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2025.

Sebagaimana kita maklumi bersama, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. 

Untuk itu, perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat sehingga diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergitas antara rencana program, kegiatan dan sub kegiatan oleh SKPK dengan rencana kegiatan masyarakat dan semua pemangku kepentingan.

Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD memiliki arti penting dalam rangka mengawal kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terangkum dalam hasil musrenbang pada tingkat gampong dan kecamatan. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang penting saya sampaikan dan ingatkan kembali kepada kita semua, yaitu

Pertama, kepada para kepala SKPK agar betul betul memperhatikan hasil hasil musrenbang tingkat gampong maupun kecamatan. 

Sehingga nantinya dapat menyerap dan mengalokasikan program, kegiatan dan sub kegiatan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan kecamatan.

Kedua, dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita semua dapat menyikapi permasalahan ini dengan menyusun rencana kerja SKPK yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal, efisien dan efektif. 

SKPK dituntut untuk cermat dalam alokasi dan penggunaan anggaran agar benar benar dapat dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang tepat menurut kondisi, potensi dan kebutuhan masing masing kecamatan. 

Selain itu, para kepala SKPK harus memiliki inovasi dalam menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBA, APBK, maupun swasta dan masyarakat.

Ketiga, pada saat pelaksanaan forum SKPK, saya mengharapkan kepada para camat agar dapat memperhatikan dengan seksama arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK serta dapat memberikan masukan dan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada pada wilayah kecamatan masing masing.

Keempat, rancangan awal data data yang akan dirumuskan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2025 yang kita musyawarahkan dalam beberapa hari ini, harus mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kelima, kepada seluruh peserta forum SKPK, khususnya kepala SKPK, camat dan jajarannya, untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini secara serius hingga selesai.

Keenam, Saya minta kepada seluruh kepala SKPK untuk hadir pada saat pembahasan masing masing desk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana, serta tidak boleh diwakili selama acara berlangsung, karena hal ini merupakan cerminan keseriusan dan kepedulian saudara terhadap pembangunan di Kabupaten Pidie. 

Demikian pesan dan harapan Sekda Pidie, Drs. Samsul Azhar dalam sambutan dan arahannya pada pembukaan FPD dan Pra Musrenbang RKPD Pidie tahun 2025.(As)