LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya resmi “memanaskan mesin” perencanaan pembangunan tahun 2027 lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK yang digelar di Gedung MTQ Cot Trieng, Meureudu, Rabu (15/4/2026), mulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Forum strategis yang mengadirkan narasumber dari Bappada Aceh, Dr. H T Ahmad Dadek, SH., MH yang juga mantan Pj. Bupati Pidie Jaya dan diikuti oleh hampir 1.500 peserta dari berbagai unsur mulai dari tingkat gampong hingga, mukim, kecamatan dan kabupaten hingga provinsi berlangsung dalam tensi tinggi. 

Sorotan tajam mengarah pada arah pembangunan pascabencana serta keterbatasan fiskal daerah yang kian menekan ruang gerak kebijakan.

Di tengah antusiasme peserta, Musrenbang tahun ini berubah menjadi ruang “curhat massal” pembangunan. Berbagai persoalan lama kembali mencuat, dari infrastruktur rusak hingga pemulihan ekonomi yang belum tuntas.

Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi. MA, S.Sos., ME. tak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama yang tidak bisa dihindari dalam mengakomodasi seluruh usulan masyarakat.

“Semua keinginan tidak mungkin kita penuhi sekaligus. Karena itu harus ada skala prioritas yang benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Forum yang menjadi puncak rangkaian perencanaan dari tingkat gampong hingga kabupaten itu mengusung tema percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis lingkungan pascabencana. Namun di balik tema formal tersebut, realitas di lapangan jauh lebih kompleks.

Tercatat 637 usulan masyarakat masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari jumlah itu, 569 usulan lolos verifikasi, sementara 68 lainnya gugur. Tambahan 44 pokok pikiran DPRK turut memperketat persaingan prioritas dalam RKPK 2027.

Seluruh usulan kini menumpuk di meja perencanaan: mulai dari perbaikan jalan, jembatan rusak, normalisasi sungai, hingga pemulihan tambak dan lahan pertanian terdampak bencana.

Dalam forum tersebut, Bupati Sibral juga melontarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian peserta.

“Jangan disimpan di dalam hati, nanti takut busuk,” ucapnya, menekankan agar masyarakat tidak menahan keluhan dan persoalan di lapangan.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang terbuka untuk membedah persoalan riil daerah.

Namun Bupati juga mengakui fakta pahit, mayoritas usulan masih didominasi dampak bencana hidrometeorologi. Mulai dari infrastruktur hancur, akses terputus, hingga sektor ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dipastikan harus “memilah ketat” prioritas pembangunan 2027.

Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak, sementara sektor lain harus menyesuaikan ruang anggaran.

Di sisi lain, Pemkab Pidie Jaya juga menyiapkan strategi “jemput bola” ke pemerintah provinsi dan pusat untuk mengamankan dukungan APBA dan APBN. Seluruh SKPK diminta tidak pasif dalam birokrasi.

“Kita daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan angka kemiskinan masih tinggi. Dukungan pusat dan provinsi itu sangat kita butuhkan,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti pengelolaan dana desa agar lebih tepat sasaran dan bebas dari kepentingan sempit, dengan orientasi pada penguatan ekonomi masyarakat gampong.

Suasana forum semakin menghangat saat Bupati menyinggung sejumlah proyek strategis, termasuk rencana jalan dua jalur lintas Banda Aceh - Medan, dari Simpang Beuracan, Meureudu hingga Bank BSI Meurah Dua, Meunasah Bie serta peningkatan jalan provinsi di jalur Kota Meureudu

Proyek itu disebut sebagai komitmen pembangunan yang mulai direalisasikan. “Ini merupakan janji politik kami 'Nyak Syi dan Nyal Hasan" yang insya Allah mulai terealisasi tahun 2026 ini,” ujar Bupati Sibral.

Namun DPRK Pidie Jaya memberi catatan keras. Anggota DPRK Nazaruddin Ismail (Ustaz Am) menegaskan Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai formalitas tanpa dampak nyata.

“Jangan sampai masyarakat pulang dan bilang ini hanya pepesan kosong. Dimana kali ini yang diikuti oleh seribuan lebih peserta tidak seperti biasanya hanya sekitar 500-an peaerta saja ,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap kecamatan tidak sekadar menyetor usulan, tetapi benar-benar mengawal program prioritas yang bisa dieksekusi. DPRK memastikan akan mengawasi ketat proses dari perencanaan hingga realisasi anggaran.

Di tengah harapan yang membuncah, Musrenbang RKPK 2027 Pidie Jaya kembali memperlihatkan jurang klasik, yaitu antara kebutuhan masyarakat yang menumpuk dan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Kini pertanyaannya mengemuka: apakah ribuan usulan ini akan benar-benar menjelma menjadi perubahan nyata, atau kembali terkubur dalam dokumen perencanaan tahunan tanpa jejak di lapangan. (*)