LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Di tengah gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026, masih ada cerita lain dari pelosok Pidie Jaya. Di Gampong Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, kemerdekaan belum sepenuhnya terasa bagi warga yang setiap hari harus berjibaku mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Indonesia memang telah 81 tahun merdeka sejak Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Pembangunan terus bergerak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pertanian, perdagangan hingga infrastruktur. Namun, bagi sebagian warga Sarah Mane, satu persoalan mendasar justru masih menjadi perjuangan sehari-hari, untuk mendapatkan air yang layak untuk mandi, mencuci, memasak dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Persoalan itu bermula setelah banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025. Pipa jaringan Pamsimas atau Pamdes Sarah Mane hanyut diterjang banjir, sehingga akses air bagi masyarakat terputus. Sejak saat itu, warga terpaksa kembali memanfaatkan sungai sebagai sumber air, meski kondisi air tersebut jauh dari kata layak sebagai sumber air bersih.

Mahdi, salah seorang warga Sarah Mane, mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan. Setiap hari ia harus mengangkut air dari sungai yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumahnya. "Beginilah tiap hari. Saya sekitar delapan jerigen mengangkut air ke rumah dari sungai yang jaraknya sampai satu kilometer. Kejadian ini sejak banjir tahun 2025 silam," kata Mahdi.

Harapan warga sempat tumbuh ketika pemerintah daerah menyampaikan rencana pembangunan sumur bor sebagai solusi atas krisis air tersebut. Bahkan, persoalan itu disebut telah diajukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya. Kepala BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, sebelumnya menyebut persoalan krisis air Sarah Mane telah diajukan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sekdakab Pidie Jaya Munawar juga pernah menyatakan akan mencari solusi, sementara Kabag Pembangunan Saifuddin menyebut Bupati Pidie Jaya telah menyampaikan rencana pembangunan sumur bor di kawasan tersebut.

Namun, waktu terus berjalan. Hingga memasuki HUT ke-81 Kemerdekaan RI, sumur bor yang dinantikan warga belum juga terlihat. Pada akhir Juli 2026, Okta Handipa kembali menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor telah diplot pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya dan anggarannya disebut telah tersedia. Pernyataan itu kembali menyalakan harapan warga, meski realisasi di lapangan belum tampak.

Upaya konfirmasi mengenai kepastian pembangunan sumur bor juga telah dilakukan berulang kali kepada Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, Edi Saputra. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan yang diperoleh. Pesan WhatsApp belum mendapat respons dan sambungan telepon juga belum terjawab. Upaya menemui yang bersangkutan di kantor pun belum membuahkan hasil karena disebut sedang berada di lapangan atau menjalankan tugas di luar daerah.

Ironisnya, persoalan desa terpencil dan pemerataan pembangunan pernah menjadi bagian dari janji politik dalam debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya pada 2024. Saat itu, Sibral Malasyi dan Hasan Basri menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan desa-desa tertinggal, termasuk Sarah Mane dan Lhok Sandeng. Kini, delapan bulan setelah bencana, warga Sarah Mane masih harus mengangkut air dari sungai sejauh satu kilometer. Di tengah kibaran Merah Putih dan perayaan kemerdekaan ke-81, mereka hanya berharap satu hal sederhana: air bersih yang mengalir kembali ke rumah-rumah mereka. Sebab bagi warga Sarah Mane, kemerdekaan bukan sekadar upacara dan perayaan, tetapi juga tentang terbebas dari perjuangan panjang mencari air untuk sekadar mandi, mencuci dan minum. (Ismed)