LIPUTANGAMPONGNEWS.ID | JAKARTA - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan ketahanan pangan nasional tidak boleh dipertentangkan dengan iklim investasi. Keduanya, kata dia, harus berjalan seiring demi keberlanjutan pembangunan. Hal itu disampaikan dalam Investor Daily Roundtable di Jakarta (10/12/2025).

Ia menjelaskan moratorium alih fungsi lahan sawah bukan pembatasan investasi, melainkan langkah menjaga keadilan pemanfaatan ruang dan mencapai target perlindungan lahan pangan hingga 87%. Moratorium dikecualikan bagi 100 kabupaten/kota yang sudah memenuhi target atau tidak memiliki Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Nusron juga menyoroti ketidaksinkronan data LSD, LP2B, KP2B, dan lahan cadangan pangan. Pemerintah kini melakukan data cleansing hingga Februari 2026 agar tersedia satu peta terpadu. Dari 100 daerah prioritas, 64 sudah memiliki data rapi, sementara 36 memang tidak memiliki sawah.

Untuk kasus keterlanjuran alih fungsi lahan, solusi disiapkan: daerah yang sudah mencapai 87% LP2B cukup merapikan data, sementara kawasan industri dapat menyediakan lahan pengganti melalui pembelian pelaku usaha atau cadangan pemerintah daerah.

Ia menutup bahwa penataan ruang bukan soal menolak industri atau perumahan, tetapi memastikan bangsa tetap memiliki sawah agar tahan menghadapi gejolak global. “Semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya. (**)