LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri kembali mempertanyakan pola komunikasi Bupati yang konon katanya pintu terbuka untuk dirinya, khususnya terkait keterlibatan wabup dalam pembahasan anggaran daerah. Hasan Basri mengaku sejak 2025 hingga 2026 tidak pernah menerima undangan maupun pemberitahuan melalui telepon untuk mengikuti sejumlah pembahasan penting yang berkaitan dengan kebijakan dan anggaran daerah, Sabtu (26/9).

Hasan Basri menyebut persoalan itu mencakup berbagai agenda, mulai dari kegiatan MTQ, perubahan anggaran 2025, anggaran penanganan banjir sekitar Rp11,3 miliar, Otsus 2026, Otsus 2027, APBK 2026 hingga perubahan APBK 2026, termasuk dana TKD sekitar Rp28 miliar.

“Tidak pernah ada undangan atau telepon untuk pembahasan anggaran untuk saya. Sepertinya semuanya dirahasiakan,” kata Hasan Basri.

Mantan anggota dan pimpinan DPRK Pidie Jaya selama 15 tahun itu, dirinya mengaku sangat memahami mekanisme pembahasan anggaran dan tata kelola pemerintahan daerah. “Coba tanya, mana undangan yang pernah ada untuk saya dalam pembahasan anggaran dari 2025 sampai sekarang, baik di Bappeda maupun di kantor Bupati,” ujarnya.

Hasan Basri juga mem pertanyakan kebijakan pembangunan di Kecamatan Trienggadeng yang merupakan daerah asalnya. Ia mengaku prihatin karena usulan proyek untuk wilayah tersebut menurutnya berbeda jauh dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Padahal, kata Hasan Basri, Kecamatan Trienggadeng merupakan salah satu basis perolehan suara pasangan Sibral Malasyi–Hasan Basri (SABAR) pada Pilkada sebelumnya.

“Yang lebih sedih lagi, kata Wabup, jangankan diberikan kewenangan anggaran dan penentuan Camat Trienggadeng, untuk penentuan kepala SD dekat rumah saya saja tidak dilibatkan.”

Sementara itu, Kabag Prokopim Pidie Jaya, M. Riza Andika, S.Sos., M.Si., memberikan penjelasan bahwa agenda dan rutinitas harian pimpinan selama ini tetap diagendakan serta diinformasikan oleh pihaknya. Namun, khusus mengenai pembahasan anggaran, Riza menyebut komunikasi berada pada ranah langsung antara Bupati dan Wakil Bupati. “Terkait kegiatan dan rutinitas harian pimpinan selalu kami agendakan dan beritahukan.

Namun terkait undangan atau pemberitahuan pembahasan anggaran, itu komunikasi antar-pimpinan. Bupati dan Wakil Bupati lazimnya melakukan pemberitahuan via telepon,” kata Riza. (**)