LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bergerak cepat mengisi kekosongan jabatan strategis usai mutasi dan rotasi 21 pejabat tinggi pratama (eselon II) yang dilakukan pada Rabu (8/4/2026) malam. Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Akibat pergeseran tersebut, sedikitnya delapan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) kehilangan pejabat definitif dan harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Jabatan yang kosong meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Direktur RSUD, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Selain itu, posisi Kepala Pelaksana BPBD yang sebelumnya dijabat pelaksana harian (Plh) kini ditingkatkan menjadi Plt dengan pejabat yang sama. Kekosongan juga terjadi di tingkat kecamatan, yakni Camat Trienggadeng (sudah Almarhum) dan Camat Panteraja sebelumnya dijabat Plh.dan kini menjadi Plt. BKPSDM.

Untuk menutup kekosongan tersebut, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi bersama Wakil Bupati Hasan Basri menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt kepada sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah setempat. Penyerahan dilakukan di ruang kerja bupati, Jumat (10/4/2026).

Adapun pejabat yang ditunjuk sebagai Plt yakni:

1. Muhammad Nur, SP, M.Si (Plt Kadis Pertanian)
2. drh. Amirullah, M.Si (Plt Kadis Perkebunan)
3. Fakhri, SH, MM (Plt Kadis Kominfo)
4. Ir. Edi Saputra, ST, MT (Plt Kadis Pekerjaan Umum)
5. Fuad Ansari, S.STP (Plt Kepala BKPSDM)
6. dr. Muhammad Aditya Jamin, M.KM (Plt Direktur RSUD)
7. Rahmat Qadri Nasrun, SH, MH (Plt Kepala DPMPTSP)
8. Okta Handipa, M.Arch (Plt Kepala Pelaksana BPBD)
9. Maulidin Fonna, S.STP, M.Tr.IP (Plh Camat Panteraja)
10. Muhammad, SKM (Plt Camat Trienggadeng)

Seluruh Plt yang ditunjuk berasal dari internal masing-masing OPD, sehingga dinilai telah memahami tugas dan fungsi lembaga yang dipimpin, kecuali Camat. Tapi mereka juga sudah pernah dn aedang bertugas di kantor kecamatan.

Bupati Sibral Malasyi menegaskan, penunjukan Plt bersifat sementara sebagai langkah penertiban administrasi pemerintahan. Ia memastikan tidak ada kekosongan kewenangan pada jabatan strategis.

“Ini murni untuk penertiban administrasi. Jabatan yang kosong kita isi sementara agar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah proses administrasi tertata, Pemkab Pidie Jaya akan membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk mengisi posisi definitif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ke depan kita buka seleksi JPT agar pejabat yang terpilih benar-benar sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi,” katanya.

Bupati juga menekankan, meski berstatus Plt, para pejabat tetap memiliki tanggung jawab penuh seperti pejabat definitif, termasuk turun langsung ke lapangan, terutama dalam penanganan wilayah terdampak musibah banjir.

Sementara itu, Wakil Bupati Hasan Basri berharap para Plt mampu menjaga stabilitas birokrasi dan memperkuat koordinasi internal.

“Plt harus menjaga ritme pelayanan publik sekaligus menyiapkan fondasi administrasi sebelum diisi pejabat definitif,” ujarnya.

Sebelumnya, dari total 35 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Pidie Jaya, terdapat tiga jabatan yang tidak ikut dalam pelantikan, yakni Sekda (eselon II.a), Inspektur, dan Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).

Selain itu, sembilan OPD mengalami rotasi jabatan, Staf Ahli Bid. Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Setdakab, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Asisten Adminitrasi Umum Setdakab, Kepala BAPPEDA, Kadis Kelautan dan Perikanan, (DKP).

Lalu, Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Kadis Perpustakaan Dan Kearsipan (Perpus Arsip).

Sementara empat kepala SKPK dikukuhkan kembali, Kepala.Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK), Kadis Kesehatan dan KB,
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Dinas Pertanahan.

Disisi lain, sejumlah jabatan yang sebelumnya kosong dan dijabat Plt. kini telah terisi pejabat definitif, diantaranya:

• Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
• Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan.
• Kepala Dinas Syariat Islam
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup
• Kepala Dinas Pendidikan Dayah.
• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
• Kepala Badan Kesbangpol.

Namun, masih ada beberapa OPD yang hingga kini dijabat Plt, di antaranya Sekretaris DPRK, Kepala Dinas Sosial P3A, serta Kasatpol PP dan WH.

Dengan penunjukan ini, Pemerintahan Pidie Jaya dengan slogan "Perubahan" berharap stabilitas pemerintahan tetap terjaga di tengah proses penataan birokrasi yang sedang berlangsung. (*)