Hak Korban Banjir Tercecer? 9.000 KK di Pidie Jaya Tak Tersentuh Dana Stimulus Kemensos
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Sembilan ribu lebih kepala keluarga korban banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, kini mulai bersuara. Tiga bulan setelah air bah meluluhlantakkan rumah, harta, dan harapan mereka, ribuan warga di sejumlah gampong justru harus berjuang kembali, kali ini untuk menuntut hak hak mereka sebagai penerima bantuan stimulan ekonomi dan isian hunian sebesar Rp8 juta per KK, terdiri dari Rp5 juta stimulan ekonomi dan Rp3 juta isian rumah, yang dijanjikan cair melalui kantor pos, Jumat (27/2).
Di Gampong Babah Krueng, Kecamatan Bandar Dua, dari 332 KK korban yang diusulkan, hanya 262 KK yang namanya keluar sebagai penerima, sebut Keuchik Ismail. Selisih puluhan kepala keluarga itu kini hidup dalam ketidakpastian, menyaksikan tetangga menerima bantuan sementara mereka yang mengalami kerusakan serupa justru terpinggirkan.
Situasi lebih ironis terjadi di Gampong Meucat Pangwa, Kecamatan Trienggadeng. Dari 209 KK terdampak, tidak satu pun yang terdaftar sebagai penerima bantuan stimulan dari Kemensos . Hal serupa juga terjadi di Gampong Mee Pangwa, lebih dari 200 KK terdampak banjir, namun nihil penerima. Di Deah Pangwa, sebagian nama keluar, tetapi banyak korban lain yang justru tercecer dari daftar kebijakan yang disebut-sebut sebagai atensi langsung presiden itu.
Data di Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, menunjukkan 312 KK akan menerima stimulan dan isian hunian, sementara sekitar 194 KK lainnya belum tercantum. Sekdes setempat Fadly menyebut, berdasarkan komunikasi dengan Bupati Pidie Jaya, kemungkinan nama-nama tersebut masuk dalam gelombang kedua. “InshaAllah diupayakan sebelum Idul Fitri,” ujarnya menirukan penyampaian Bupati. Namun bagi warga yang rumahnya masih berlumur lumpur, janji tanpa kepastian waktu terasa seperti menunda luka.
Di Gampong Lueng Bimba, ironi itu semakin tajam. Dari 279 KK yang diusulkan, hanya lima KK yang namanya keluar. Di Kecamatan Jangka Buya, Gampong Jurong Ara dan Buket Teungoh juga mengalami hal serupa, banyak korban yang terdampak dengan ketinggian air dan lumpur yang sama, bahkan tingkat kerusakan rumah yang serupa, tetapi tidak terakomodir sebagai penerima bantuan. Ketidakadilan yang kasat mata ini memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang seharusnya sedang dipulihkan.
Sejumlah keuchik mengaku kebingungan. Mereka telah menyerahkan data korban ke Dinas Sosial maupun BPBD/BNPB sejak awal pendataan. Namun saat daftar penerima keluar, muncul perbedaan signifikan. Ketika dipertanyakan ke Dinsos, jawabannya data yang digunakan Kemensos bersumber dari BPBD/BNPB. Padahal, menurut para aparatur gampong, data yang mereka serahkan sama, bahkan digunakan untuk penyaluran bantuan lain seperti sapi bantuan presiden.
“Warga datang ke kantor keuchik, marah-marah, mempertanyakan kenapa namanya dicoret. Ketinggian air sama, lumpur sama, kerusakan sama. Siapa yang bermain dengan hak korban banjir ini?” keluh seorang keuchik lainnya. Pertanyaan itu kini menggema di banyak gampong, apakah ada kesalahan sistem, kekeliruan verifikasi, atau justru ada tangan-tangan tak terlihat yang menentukan siapa yang layak dan siapa yang tersisih?
Menurut Miswar, Kabid Perlindungan Sosial Dinsos P3A Pidie Jaya, dari 24.000 KK yang diusulkan ke Kemensos, hanya 14.609 KK yang dinyatakan lolos dan masuk daftar penerima manfaat. Artinya, lebih dari 9.000 KK belum terakomodir pada tahap ini. Ia menyatakan, data yang digunakan Kemensos adalah data dari BPBD/BNPB, bukan data hasil verifikasi Dinsos.
Namun pernyataan itu dibantah sumber di BPBD Pidie Jaya. Ia menyebut kecil kemungkinan Kemensos menggunakan data BPBD untuk penetapan penerima stimulan karena basis datanya berbeda dan data BPND lebih sinkron dengan data PU. Perbedaan klaim antar instansi ini semakin memperkeruh keadaan, sementara ribuan korban masih menunggu kepastian. Di tengah tumpang tindih data dan saling lempar tanggung jawab, satu hal yang tak boleh hilang adalah prinsip kemanusiaan, bantuan bencana bukan angka statistik, melainkan hak warga yang rumahnya hancur dan hidupnya terombang-ambing oleh banjir yang belum benar-benar surut dari ingatan. (**)










