LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Semilir angin pagi menyambut langkah para tamu dan tim penilai yang tiba di Gampong Kayee Jatoe, Mukim Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, pada Selasa (4/11). Warga tampak antusias menyambut kedatangan mereka — hari itu bukan hari biasa. Hari itu menjadi momen penting bagi Gampong Kayee Jatoe sebagai salah satu calon Desa Antikorupsi 2025 dalam program nasional yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Program ini dijalankan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, dengan tujuan sederhana namun mendalam: menumbuhkan integritas dan budaya antikorupsi di akar pemerintahan — dari desa, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan permasalahannya serta mendorong masyarakat untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas di desa guna menumbuhkan kesadaran berperilaku antikorupsi

Langkah Demi Langkah Membangun Integritas

Perjalanan Gampong Kayee Jatoe hingga tahap penilaian hari ini telah melalui jalan panjang. Sejak Maret 2025, gampong ini diusulkan oleh Wakil Bupati Pidie melalui surat Nomor 700/894/2025 bersama dua gampong lainnya untuk mewakili Kabupaten Pidie. Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan ke KPK RI melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh pada Mei 2025.

Tak berhenti di situ, Gampong Kayee Jatoe aktif mengikuti Bimbingan Teknis Desa Antikorupsi pada akhir Mei, kemudian menjalani tiga kali Monitoring dan Evaluasi (Monev) antara Juli hingga Agustus 2025. Semua tahapan ini menjadi bekal penting dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Acara penilaian berlangsung khidmat dan hangat, dibuka secara resmi oleh Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, serta dihadiri oleh jajaran pejabat kabupaten — mulai dari Asisten I, Inspektur, Kepala DPMG, Kepala Diskominsa, Camat Glumpang Tiga, unsur Forkopimcam, keuchik, perangkat gampong dan unsur masyarakat Kayee Jatoe. 

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dimulai dari tingkat paling bawah, yakni gampong.

“Pemerintahan daerah sangat mendukung langkah ini. Kami yakin, pembangunan gampong yang jujur dan transparan adalah fondasi utama menuju good governance".  Sebut Sarjani. 

Dalam kesempatan tersebut Bupati Pidie juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada seluruh aparatur dan masyarakat gampong yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan desa antikorupsi. 

Usai kegiatan, Keuchik Gampong Kayee Jatoe, H. Muhammad, yang didampingi oleh Sekretaris Gampong Munawar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan masyarakat yang terus menjaga semangat integritas di gampongnya.

“Alhamdulillah, semua ini hasil kerja sama warga. Gampong antikorupsi tidak akan lahir tanpa pengawasan masyarakat dan keteladanan perangkat desa. Nilai baik yang kami peroleh hari ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus memperbaiki diri,” tutur Keuchik dengan penuh semangat.

Tim penilai yang hadir mewakili unsur Inspektorat Aceh, DPMG Aceh, Diskominsa Aceh, Inspektorat Pidie dan DPMG Pidie, hingga Diskominsa Kabupaten Pidie, menilai langsung kesiapan Gampong Kayee Jatoe dalam menjalankan prinsip-prinsip antikorupsi di level gampong.

Harapan dari Pidie untuk Indonesia

Bagi masyarakat Gampong Kayee Jatoe kalaupun nanti predikat “Desa Antikorupsi” disematkan pada gampong mereka, itu bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan gerakan moral bersama. "Di tengah tantangan zaman, kami warga Gampong Kayee Jatoe ingin menunjukkan bahwa perubahan menuju pemerintahan yang bersih dapat dimulai dari tempat paling sederhana — dari diri, dari rumah, dari desa." Ucap Rizki Munandar, A.Md., Ketua Dusun Teumpeun Tunong

Semangat Gampong Kayee Jatoe pantas menjadi inspirasi bagi banyak gampong di Aceh dan Indonesia untuk berani berkata TIDAK pada korupsi dan YA pada integritas. (MS)