LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Seorang tenaga kesehatan non-ASN berinisial FZ, yang bertugas di Puskesmas Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, diduga memalsukan dokumen persyaratan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II formasi 2024.

FZ dilaporkan tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tenaga honorer. Namun, ia tetap dinyatakan lolos seleksi administrasi setelah menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Aktif Bekerja dan Surat Pengalaman Kerja dua tahun berturut-turut, dokumen yang belakangan diduga tidak sesuai dengan kenyataan.

Sesuai regulasi, pelamar PPPK wajib memiliki masa kerja minimal dua tahun tanpa jeda di instansi pemerintah, dengan bukti resmi dari instansi tempatnya bekerja.

FZ disebut telah mengakui perbuatannya dalam surat pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Puskesmas Panteraja pada 22 Mei 2024. Surat itu juga turut diketahui oleh orang tuanya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM pada BKPSDM Pidie Jaya, Fuad Ansari, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah memverifikasi dugaan tersebut bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya.

“Nanti kita sampaikan keterangan resminya melalui Kepala Dinas atau Sekda. Saat ini kita masih menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Selain FZ, muncul pula dugaan serupa dari peserta lain. Seorang narasumber menyebut ada peserta PPPK yang sempat menghilang dari tempat kerja selama dua hingga tiga tahun, namun kembali aktif hanya beberapa bulan sebelum seleksi.

“Sekitar Februari 2025, setelah pelantikan bupati, dia mulai masuk kerja lagi. Lalu ikut ujian PPPK beberapa hari lalu di Banda Aceh,” kata narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menanggapi hal itu, Fuad menegaskan hingga kini pihaknya baru menerima satu laporan resmi, yakni terkait FZ.

“Kalau ada laporan lain dari masyarakat atau peserta, pasti langsung kami telusuri,” tegasnya. (**)