LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST, yang baru dilantik kurang dari satu bulan, menegaskan akan menolak anggaran pembelian mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Bupati. Anggaran yang sedianya akan dibahas dalam APBK Perubahan Tahun 2025 itu akan dialihkan untuk pembangunan rumah duafa.

Hal tersebut disampaikan H. Mukhlis saat ditemui awak media di kediaman pribadinya pada Selasa, 18 Maret 2025. Ia menyatakan bahwa selama lima tahun masa jabatannya, tidak akan ada usulan pembelian mobil dinas.

“Kami sudah berkomitmen untuk tidak membeli mobil dinas selama lima tahun ke depan. Anggaran yang rencananya akan dialokasikan untuk pembelian mobil dinas, sekitar Rp4 miliar, akan dialihkan untuk pembangunan rumah duafa,” ujar H. Mukhlis yang didampingi Wakil Bupati, Ir. Razuardi.

Sebagai gantinya, H. Mukhlis dan Razuardi akan menggunakan kendaraan pribadi serta mobil dinas lama untuk operasional pemerintahan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan APBD dan banyaknya kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan rumah duafa.

Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru belum menjadi prioritas, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat refocusing anggaran oleh pemerintah pusat.

“Mobil dinas yang ada masih layak digunakan. Saya dan Wakil Bupati sepakat untuk mengalihkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat. Kami berikhtiar agar tidak ada lagi warga Bireuen yang tinggal di rumah tidak layak huni,” lanjutnya.

Mukhlis, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.

“Presiden telah menginstruksikan penghematan anggaran. Di sisi lain, masih banyak persoalan di masyarakat yang harus segera ditangani. Karena itu, kami sepakat untuk tidak membeli mobil dinas baru selama menjabat,” tegasnya.

Lebih lanjut, H. Mukhlis berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain di Kabupaten Bireuen agar lebih memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

“Di tengah kondisi anggaran saat ini, rasanya kurang tepat jika kami memperbarui kendaraan dinas. Efisiensi anggaran sangat penting, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir,” pungkasnya. (Adi S)