OPINI - Pada pagi buta, Rabu, 7 Desember 2016, pukul 05.03 WIB, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 6,5 SR dengan kedalaman 15 km. Pusat gempa terletak pada koordinat 5,25 LU dan 96,24 BT, tepatnya di darat, 106 km arah tenggara Kota Banda Aceh.

Gempa yang berlangsung selama 10–15 detik ini mengakibatkan 104 orang meninggal dunia, 857 orang luka-luka, lebih dari 45.000 jiwa mengungsi, 1.010 unit rumah-toko hancur, serta ratusan infrastruktur umum dan fasilitas pemerintahan rusak. Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, saat itu menetapkan status tanggap darurat bencana provinsi.

Bantuan mengalir dari individu, NGO, masyarakat, pemerintah pusat, bahkan internasional untuk penanganan masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Namun, ironisnya, delapan tahun setelah gempa, pembangunan dan perkembangan Pidie Jaya terlihat stagnan, seakan tidak beranjak.

Refleksi Pasca-Bencana
Seharusnya, musibah gempa bumi 7 Desember 2016 menjadi titik awal kemakmuran Pidie Jaya. Namun, kondisi saat ini memunculkan tanda tanya besar, terutama dalam pengelolaan pemerintahan selama beberapa dekade terakhir. Sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial budaya, dan ekonomi tampaknya belum terkelola dengan optimal.

Prestasi berupa berbagai penghargaan dan predikat WTP setiap tahun dari pemerintah pusat justru dinilai meninabobokan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah, yang didukung oleh pihak-pihak tertentu yang haus jabatan, lebih fokus pada kegiatan seremonial dan peluncuran program yang kurang bermanfaat. Banyak anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Harapan Perubahan Tahun 2025

Tahun 2025, jargon perubahan yang diusung Nyak Syi & Nyak Hasan harus diwujudkan dalam semua sektor, terutama tata kelola pemerintahan. Penempatan putra daerah yang kompeten di posisi strategis dan pemberian proyek kepada kontraktor lokal harus menjadi prioritas. Hal ini penting agar pembangunan melibatkan pihak-pihak yang memiliki ikatan emosional dengan Pidie Jaya, sehingga tanggung jawab mereka dilakukan dengan sepenuh hati demi kemakmuran masyarakat. Selain itu, perputaran ekonomi di daerah juga akan tumbuh dengan sendirinya.

Masyarakat menaruh harapan besar di pundak Nyak Syi dan Nyak Hasan untuk mengembalikan Ruh Bumi Japakeh. Reformasi dan transformasi birokrasi harus segera dilakukan sebagai langkah awal perubahan. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Pidie Jaya diharapkan bangkit dan bergerak maju, meninggalkan stagnasi yang selama ini membelenggu.

Penulis: Mulyadi Rusli
Pemerhati Sosial Budaya Masyarakat Pidie Jaya