LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Sibral Malasyi turun langsung meninjau fasilitas intake air baku milik Perumdam Tirta Krueng Meureudu di Gampong Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua serta Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Rabu (21/5).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat pemulihan infrastruktur air bersih sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lumpuh, pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada akhir November 2025 dan terjadi lagi pada 8 April 2026 lalu.

Dalam kunjungan itu, Bupati Sibral juga memastikan dan membuka penyaluran air bersih mulai kembali dialirkan kepada warga di wilayah Kecamatan Ulim dan Meurah Dua.

“Insya Allah mulai malam nanti air sudah teraliri ke rumah warga di wilayah Ulim dan Meurah Dua. Masyarakat juga diharapkan bersabar apabila kualitas air belum sepenuhnya normal karena masih dalam tahap perbaikan fasilitas PDAM,” ujar Sibral.

Selama ini, pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Pidie Jaya menghadapi tantangan serius akibat dampak bencana. Kurangnya debit air dan kondisi air sungai yang keruh diperparah oleh pendangkalan akibat sedimentasi pasir serta kerusakan intake yang mengganggu operasional PDAM.

Bupati meminta manajemen PDAM Pidie Jaya terus mempercepat proses pemulihan infrastruktur agar pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dapat berjalan optimal.

“Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan primer masyarakat. Karena itu, perbaikan infrastruktur ini harus menjadi prioritas bersama,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Sibral turut melihat langsung kondisi fasilitas pasca perbaikan guna memastikan sarana pendukung pelayanan masyarakat tetap berfungsi dengan baik setelah terdampak banjir.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, lanjutnya, berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan infrastruktur dasar, terutama sektor penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Sibral juga mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) membuat pemerintah daerah tidak dapat menangani seluruh kebutuhan pembangunan dan penanganan darurat secara mandiri.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Aceh melalui APBA maupun Pemerintah Pusat melalui APBN sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan infrastruktur vital di daerah.

“Sinergi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat sangat penting agar pembangunan dan penanganan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih cepat demi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Turut mendampingi dalam pemantauan tersebut antara lain Asisten II Setdakab Pidie Jaya Orizal Safitri, Plt Kadis PU Edi Saputra, Kabag Prokopim M. Riza Andika.

Ikut juga, Kabag Ops Polres Pidie Jaya Kompol Chairil Anshar, Kasat Intelkam Polres Pidie Jaya AKP Rusdiono, Kabag Ekonomi Setdakab Saifuddin selaku Dewan Pengawas PDAM, serta Plt Direktur Wandi bersama jajaran manajemen PDAM Pidie Jaya. (*)