LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Enam bulan pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, kondisi sebagian warga terdampak masih memprihatinkan. Sejumlah kepala keluarga (KK) di Gampong Sunong, Kecamatan Meurah Dua, tercatat mengalami kerusakan rumah kategori berat dan kini berada di zona merah. Hingga saat ini, mereka masih bertahan di tenda darurat sembari menanti kejelasan hunian tetap.

Para penyintas berupaya menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Selain persoalan kenyamanan, ancaman kesehatan juga mulai dirasakan akibat kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya layak. Harapan akan tempat tinggal yang lebih aman dan permanen pun kian menguat.

“Sudah lebih dari lima bulan kami di sini. Bantuan ada, tetapi rumah belum jelas,” ujar salah seorang warga Gampong Sunong, menggambarkan situasi yang mereka hadapi saat ini.

Menanggapi kondisi tersebut, Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, M.Arch menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menyediakan solusi terbaik bagi para korban. Ia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah menyiapkan hunian sementara (huntara), namun sebagian warga memilih tetap bertahan di desa mereka.

“Mereka bukan tidak kita tempatkan di huntara, tetapi sebagian penerima manfaat berharap dibangunkan huntara di desa mereka. Mereka enggan pindah ke lokasi huntara di kompleks perkantoran bupati karena dinilai terlalu jauh,” jelas Okta saat dikonfirmasi, Kamis (30/1).

Lebih lanjut, Okta menyebut bahwa tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD Pidie Jaya telah melakukan audiensi langsung dengan warga di lokasi tenda. Hasilnya, sebagian warga mulai bersedia pindah dari tenda darurat ke hunian sementara maupun dukungan dana tunggu hunian (DTH), meskipun masih ada yang bertahan ditenda darurat. 

Berdasarkan data penerima manfaat Huntara di Gampong Sunong sebanyak 61KK, 1 KK sudah tinggal di huntara yang dibangun oleh Danantara Komplek perkantoran Cot Trieng dan 60 KK belum mendapatkan huntara, sebut Okta.

Saat ini, sekitar 48 unit huntara yang dibangun oleh Dompet Dhuafa di depan Pengadilan Negeri Meureudu masih tersedia. Fasilitas di lokasi tersebut, menurut Okta, telah dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan listrik untuk menunjang kebutuhan dasar para pengungsi.

Pemerintah daerah menyatakan akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar hunian sementara yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, warga berharap proses pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih layak dan aman. (**)