Liputangampongnews.id - Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pidie Jaya akan di bekukan sementara waktu, diduga akibat bertentangan dengan peraturan baru tidak diperbolehkan lagi dengan status ijazah D2.

"Mau tidak mau ya harus dibekukan, ini lagi kita selesaikan dulu gelombang terakhir yaitu angkatan ke lima, setelah itu nanti kita tunggu perintah dari pimpinan untuk kelanjutan kampus ini," sebut drh. Muzzakir Ismail, M.Si, sebagai Koordinator AKN Pendidikan di luar Kampus berdomisili Pidie Jaya, Pada Senin 25 Oktober 2021.

Menurut dia, sebelumnya kampus AKN ini berada di bawah Kemenristek namun kini sudah beralih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maka perlu menunggu perintah selanjutnya dari pimpinan setempat.

"Saat ini kita tidak lagi di bawah Kemenristek, sebab kini sudah beralih ke Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan baru," jelasnya.

Seperti di ketahui bahwa Akademi Komunitas Negeri Pidie Jaya ini di resmikan pada tahun 2015 lalu olaleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Laya Kumbuh Padang, Sumatera Barat, sebagai induk binaan.

Kendati di tahun 2021 ini AKN tak lagi menerima mahasiswa baru di karenakan dengan peraturan baru dan juga ke terbatasan anggaran yang di milik daerah saat ini.

"Kita Selama ini sudah melakukan kegiatan selama empat gelombang angkatan mahasiswa dengan mengunakan sarana menumpang di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ulim, yang pertama terima kasih kepada semua pihak atas dukung moralnya dalam membangun sekolah vokasional selama ini, " ungkap Muzakkir.

Maka di tahun terakhirnya AKN akan menamatkan mahasiswa terkahir angkatan kelima untuk di wisudakan sejumlah 17 mahasiswa lulusannya.

"Ya, kewalahannya selama ini di karenakan biaya operasionalnya sangat minim yang diberikan, hanya lima ratus juta rupiah pertahunnya, di sini semuanya, dari gaji dosen sesuai jam mengajarnya, listrik dan biaya operasional lainnya," tegas Muzzakir.

Selain itu, Muzzakir menyebutkan bahwa biaya yang di plot oleh Pemkab 500 juta itu anggarannya  sangat minim, seharus nya Pemkab mengalokasikan pertahunnya maksimal 700 juta rupiah untuk bisa operasional kampus ini, ujarnya.

Dia berharap, kedepan kampus bisa berjalan normal. Pemerintah setempat harus menyediakan bangunan yang memadai, di karenakan aktivitas selama ini sangat menganggu aktivitas anak-anak sekolah di SMPN 1 Ulim.

Dikatakannya, "Dari 168 Alumni lulusan AKN Pidie Jaya banyak yang sudah bekerja diperusahaan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS),"  pungkas Muzakkir.  (**)