LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - 
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat mendesak pemerintah daerah hingga pusat agar tidak menutup mata terhadap nasib wartawan yang menjadi korban banjir di sejumlah wilayah Aceh. Pasalnya, selain kehilangan harta benda, banyak jurnalis kini lumpuh secara profesi akibat rusaknya alat kerja vital seperti laptop dan kamera yang terendam banjir.

Banjir yang melanda wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan roda kerja para jurnalis yang selama ini berada di garda terdepan penyampai informasi.

Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, S.Sos., S.H., M.H., mengatakan bahwa banyak wartawan kini tidak dapat menjalankan tugas jurnalistik karena perangkat kerja mereka rusak parah. Tanpa kamera dan laptop, para “pemburu berita” praktis kehilangan sumber penghidupan.

“Sangat ironis, pemerintah begitu terbantu oleh pemberitaan wartawan saat bencana untuk membangun citra dan menarik perhatian publik, tetapi justru abai ketika jurnalis itu sendiri tertimpa musibah. Alat kerja adalah nyawa profesi mereka,” tegas Hamdani, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, terdapat ketimpangan sikap pemerintah dalam memandang peran jurnalis. Di satu sisi, wartawan dijadikan corong informasi dan pencitraan saat krisis, namun di sisi lain, mereka seolah dilupakan ketika menjadi bagian dari korban bencana.

YARA menyampaikan sejumlah desakan konkret kepada pemerintah, antara lain:

Pendataan Khusus, terhadap awak media yang terdampak banjir di seluruh wilayah Aceh, Bantuan Alat Kerja, melalui skema bantuan atau kompensasi untuk perbaikan maupun penggantian kamera dan laptop yang rusak, Kepedulian Sosial, dengan menghapus stigma bahwa wartawan semata-mata alat publikasi, melainkan warga yang juga berhak atas perlindungan saat bencana.

Ketua YARA Aceh Barat mengingatkan, tanpa kehadiran jurnalis di lokasi bencana, penderitaan masyarakat tidak akan terdengar luas dan sering kali luput dari perhatian para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sudah sepatutnya memberikan perhatian timbal balik yang adil. (Fadly.PB)