LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemilihan Keuchik secara langsung (Pilchiksung) di Gampong Meunasah Pupu, Kecamatan Ulim, Pidie Jaya menyisakan kontroversi. Proses yang seharusnya berjalan transparan dan demokratis justru diduga kuat diwarnai intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, hingga memicu keresahan publik.

Polemik bermula dari penolakan Pj. Keuchik dan Tuha Peut untuk meloloskan semuanya empat calon keuchik, padahal secara prosedural, hal tersebut merupakan ranah Panitia Pemilihan Keuchik (P2K). Tindakan itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap mekanisme pemilihan yang semestinya bebas dari tekanan pihak mana pun.

“Ini jelas tidak mengakomodir keinginan masyarakat. Prosesnya tertutup, tanpa ada tahapan-tahapan yang diumumkan ke publik,” ujar Pj. Imum Mukim Nangrhoe, yang ikut menyoroti carut-marutnya proses Pilchiksung ini.

Imum Mukim mengaku telah melakukan pendekatan persuasif untuk meredakan situasi. Namun, menurutnya, Pj. Keuchik dan Tuha Peut tetap bersikukuh dan tidak membuka ruang musyawarah bersama warga.

“Saya menyayangkan sikap mereka yang tidak transparan, bahkan terkesan menghalangi calon tertentu. Ini menambah kegaduhan yang tidak perlu,” ujarnya.

Kecurigaan masyarakat pun menguat setelah beredarnya rekaman CCTV yang menunjukkan prosesi pengukuhan P2K baru serta pengambilan nomor urut calon keuchik yang dilakukan secara tertutup, tanpa pemberitahuan atau keterlibatan masyarakat. Bahkan, tahapan penting seperti penyampaian visi dan misi calon juga absen dari agenda publik.

Hal ini memantik reaksi keras dari warga yang mempertanyakan keadilan dan konsistensi regulasi. Pasalnya, dalam gampong lain di Kecamatan Ulim, calon keuchik dengan persoalan serupa justru dapat diloloskan.

"Kenapa di Meunasah Pupu diperlakukan berbeda? Apakah tidak ada acuan peraturan yang sama? Di mana letak keadilannya?" cetus salah satu tokoh masyarakat lainnya.

Melihat kondisi yang makin tidak kondusif, muncul dorongan kuat dari masyarakat agar Pilchiksung Meunasah Pupu ditunda.

Selain dinilai sarat masalah, warga juga mulai kehilangan kepercayaan dan enggan menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan yang dijadwalkan pada.13 Oktober 2025 mendatang.

Di tengah situasi ini, harapan publik hanya satu: kembalinya proses demokrasi yang jujur, terbuka, dan bebas dari intervensi. Karena pemimpin gampong bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi bagaimana prosesnya mencerminkan keadilan dan kehendak rakyat.

Awak media mencoba mengkonfirmasi Pj. Keuchik Meunasah Pupu, T. Safrizal melalui sambungan WhatsApp, Senin sore (29/9), namun beberapa kali dihubungi panggilan WhatsApp terlihat berdering, tidak ada jawabannya. Sampai berita ini dinaikan, tidak panggilan balasan dari Pj. Keuchik Meunasah Pupu.(**)