23 November 2026
Daerah

Pengadaan Komputer Disdik Aceh Rp67,34 Miliar Disorot, Inspektorat Diminta Turun Tangan

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan 13 penyedia dengan total 82 paket senilai Rp67.340.243.082 atau Rp67,34 miliar. TTI mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka dokumen kontrak, spesifikasi teknis, harga satuan, jumlah unit komputer, serta daftar sekolah penerima agar masyarakat dapat menguji kewajaran harga pengadaan yang menggunakan anggaran negara.

Koordinator TTI Nasruddin Bahar mengatakan, pihaknya menemukan lima penyedia dengan nilai transaksi terbesar memperoleh 52 paket senilai sekitar Rp54,13 miliar atau 80,4 persen dari total pengadaan. Selain itu, sebanyak 35 paket komputer AI dan Coding bernilai Rp46,01 miliar, 45 paket komputer TKA/ANBK mencapai Rp19,98 miliar, sedangkan dua paket lainnya sekitar Rp1,34 miliar. Menurut Nasruddin, besarnya anggaran tersebut harus diikuti keterbukaan spesifikasi, termasuk merek, tipe, prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, perangkat lunak, garansi, serta layanan pendukung. Istilah high spec dalam nama paket, katanya, belum cukup membuktikan kewajaran harga tanpa perbandingan produk yang setara.

"Kami tidak mempersoalkan perusahaan memperoleh banyak paket sepanjang prosesnya sesuai aturan. Namun, pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana pemilihan produk dan negosiasi harga dilakukan. Kalau komputer dibeli dengan harga puluhan juta rupiah per unit, publik berhak mengetahui spesifikasi dan dasar penetapan harganya," tegas Nasruddin. TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh mempublikasikan dokumen kontrak dan surat pesanan e-Katalog, harga satuan, jumlah unit, identitas penyedia, nilai setiap kontrak, daftar SMA/SMK penerima, serta berita acara pemeriksaan dan serah terima barang. Pemerintah juga diminta menjelaskan komponen pajak, pengiriman, instalasi, garansi, dan layanan pendukung.

Dalam data yang ditelaah, sebanyak 64 paket tercatat berstatus ON PROCESS, sementara 18 paket lainnya berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM. TTI meminta penjelasan mengenai perkembangan kontrak, pembayaran, dan penyerahan komputer kepada sekolah. Namun, status PAYMENT OUTSIDE SYSTEM tidak otomatis menunjukkan pembayaran tidak sah atau pelanggaran sehingga perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. TTI juga mendesak Inspektorat Aceh mengaudit kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, proses pengadaan, dan pemeriksaan fisik barang untuk memastikan komputer yang diterima sekolah sesuai dengan kontrak.

Kata Nasruddin, TTI mendukung pengadaan komputer untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pembelajaran teknologi informasi, AI, Coding, dan asesmen berbasis komputer. Namun, setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh memberikan klarifikasi terbuka serta mendorong aparat pengawasan dan penegak hukum melakukan pendalaman apabila ditemukan bukti awal penyimpangan. "TTI mendesak Kadisdik Aceh membuka dokumen kontrak dan spesifikasi teknis seluruh pengadaan komputer senilai Rp67,34 miliar. Jika harga barang memang wajar, keterbukaan informasi justru membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan anggaran secara benar. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya tentang harga sebenarnya," pungkas Nasruddin Bahar. (**)