Netizen: “Meu Keu Minyeuk Honda Han Glah!”
Honor Nakes PW Pidie Jaya Rp200 Ribu, Jasa Medis Ikut Dihitung: Dimana Letak Keadilan?
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di Kabupaten Pidie Jaya menggelar aksi damai dengan mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRK Pidie Jaya, Kamis (19/11). Mereka mempersoalkan besaran honorarium yang dinilai belum mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Mengenakan seragam medis berwarna putih, para tenaga kesehatan tersebut menyuarakan tuntutan keadilan dan kesetaraan dalam pemberian honor. Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok Aneuk Gampong, sejumlah peserta aksi mengaku selama ini hanya menerima pembayaran sebesar Rp200 ribu per bulan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan lantaran PPPK Paruh Waktu pada sejumlah instansi pemerintah lainnya di Pidie Jaya disebut menerima honor Rp500 ribu per bulan. Perbedaan itu dinilai tidak adil, terlebih tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menunjang pelayanan publik.
Dalam aksi tersebut, peserta juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Bupati Pidie Jaya pernah menjanjikan honor sebesar Rp500 ribu per bulan. Namun, realisasi pembayaran yang mereka terima belum sesuai dengan harapan. “Ini tidak adil, kami datang ke sini untuk menuntut keadilan dan kesetaraan,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan besaran honor PPPK Paruh Waktu, khususnya bagi tenaga kesehatan. Sebab, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut selisih nominal Rp300 ribu, melainkan juga tentang penghargaan terhadap pengabdian, pemerataan kesejahteraan, dan transparansi pengelolaan anggaran.
Dibandingkan dengan Kabupaten Pidie
Sorotan terhadap kesejahteraan PPPK Paruh Waktu Pidie Jaya semakin menguat setelah muncul perbandingan dengan Kabupaten Pidie.
Salah seorang tokoh masyarakat Pidie Jaya menyebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pidie menerima honor sebesar Rp1.400.000 per bulan untuk lulusan S1, Rp1.100.000 untuk lulusan D3, dan Rp1.050.000 bagi lulusan SMA.
Selain itu, mereka disebut memperoleh tunjangan hari raya (THR) sebesar satu bulan gaji serta gaji ke-13 dengan nominal yang sama. Jika informasi tersebut terkonfirmasi, perbedaan besaran honor antara kedua kabupaten tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Terlebih, tenaga kesehatan yang selama ini ikut menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat berharap mendapatkan perhatian dan penghargaan yang lebih layak.
Netizen Ikut Bereaksi
Kekecewaan terhadap persoalan honor tenaga kesehatan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Kolom komentar akun TikTok Aneuk Gampong dipenuhi berbagai tanggapan dan sindiran dari warganet.
Akun @King Cuan menulis, “200 gaji, meu keu minyeuk Honda han glah.”
Sementara itu, akun @Rimba Raya berkomentar, “Pane peng dibayeu gaji, meu PAD tan Pijay.”
Sindiran lainnya datang dari akun @Rial yang menulis, “Nyan keh nyan perubahan.” Disisi lain, akun @lasriiiii menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar, termasuk dalam upaya membantu menyelamatkan nyawa manusia.
Beragam komentar tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan paruh waktu di Pidie Jaya. Publik pun berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak terus menimbulkan polemik.
Kadinkes: Total Honor Tetap Rp500 Ribu
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Kabupaten Pidie Jaya, Eddy Azwar, SKM, M.Kes., menjelaskan bahwa total pembayaran honor Pegawai Paruh Waktu (PW) tenaga kesehatan tetap sebesar Rp500 ribu per bulan.
Menurut Eddy, pembayaran tersebut bersumber dari dua pos anggaran yang berbeda. Sebesar Rp200 ribu ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Rp300 ribu lainnya bersumber dari jasa medis masing-masing puskesmas tempat tenaga kesehatan bertugas. Penjelasan tersebut, kata Eddy, merupakan hasil audiensi dengan DPRK Pidie Jaya dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
“Jadi, totalnya tetap Rp500 ribu. Kami juga sudah duduk bersama para kepala puskesmas untuk membahas dan menyampaikan skema pembayaran tersebut kepada tenaga kesehatan,” kata Eddy saat dikonfirmasi awak media.
Jasa Medis Dihitung sebagai Honor, Dimana Letak Keadilannya?
Namun, penjelasan Kadinkes-KB tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah polemik kesejahteraan tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu. Persoalannya, mengapa jasa medis yang merupakan imbalan atas pelayanan atau tindakan medis justru diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan honor bulanan?
Honorarium dan jasa medis pada dasarnya memiliki peruntukan yang perlu dibedakan. Honor berkaitan dengan imbalan atas pekerjaan, sedangkan jasa medis merupakan imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai ketentuan dan mekanisme pembagiannya.
Karena itu, sejumlah nakes PW kembali mempertanyakan apakah skema serupa juga diberlakukan terhadap ASN dan PPPK penuh waktu di lingkungan Dinas Kesehatan. Jika jasa medis bagi ASN dan PPPK penuh waktu diberikan sebagai komponen tersendiri di luar penghasilan rutin, mengapa tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu justru harus mengandalkan jasa medis untuk melengkapi nominal honor Rp500 ribu?
Perbedaan status kepegawaian memang dapat berimplikasi pada perbedaan hak dan skema penghasilan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan dasar kebijakan dan mekanisme yang digunakan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara terhadap tenaga kesehatan.
Jangan sampai hak tenaga kesehatan atas jasa medis justru digunakan untuk menutupi rendahnya alokasi honorarium. Sebab, menghargai pengabdian tenaga kesehatan tidak cukup dengan menghitung total angka di atas kertas, tetapi juga harus memastikan setiap hak diberikan sesuai peruntukannya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tuntutan agar PPPK Paruh Waktu disamakan dengan ASN atau PPPK penuh waktu. Lebih dari itu, yang dipertanyakan adalah konsistensi kebijakan, transparansi pembayaran, dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan yang turut menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. (**)






