LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Rapat Paripurna Masa Sidang I DPRK Pidie Jaya yang berlangsung di Gedung DPRK setempat, Jumat (11/6), berlangsung hangat dan penuh interupsi kritis dari sejumlah anggota dewan. Di tengah pembahasan agenda sidang, perhatian tertuju pada interupsi yang disampaikan Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, S.Pd.I atau yang akrab disapa Ustad Am.

Politisi Partai Demokrat yang tergolong senior itu kembali menunjukkan sikap vokal dan keberpihakannya terhadap sejarah serta identitas daerah. Anggota DPRK tiga periode dari Dapil Trienggadeng–Panteraja itu secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya segera menetapkan nama RSUD Pidie Jaya menjadi RSUD M. Gade Salam.

"Hari Jadi Kabupaten Pidie Jaya ke-19 dinilai menjadi momen yang tepat untuk menghormati jasa tokoh pendiri daerah. Sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan nama M. Gade Dalam sebagai nama RSUD Pidie Jaya.

Nama M. Gade Salam tidak boleh hilang dari ingatan masyarakat Pidie Jaya. Ia menilai, sosok bupati definitif pertama itu merupakan figur sentral yang meletakkan pondasi pembangunan daerah sejak awal pemekaran. Oleh karena itu, pengabadian nama Bang Gade pada rumah sakit daerah dianggap sebagai bentuk penghormatan moral sekaligus penghargaan sejarah yang layak diberikan pemerintah.

“Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengabadikan nama Bang Gade Salam sebagai nama RSUD Pidie Jaya. Beliau bukan hanya pemimpin pertama, tetapi juga bapak pembangunan Pidie Jaya,” tegas Ustad Am di hadapan forum sidang paripurna.

Ia juga mengingatkan bahwa Bang Gade Salam merupakan salah satu inisiator utama lahirnya Kabupaten Pidie Jaya. Di tengah keterbatasan pada masa awal pemekaran, kata dia, almarhum mampu membangun pusat pemerintahan di Cot Trieng serta mendorong pembangunan berbagai infrastruktur strategis seperti jalan dan jembatan yang hingga kini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, Ustad Am menilai kepemimpinan M. Gade Salam telah membawa percepatan pembangunan di berbagai sektor. Ia menyebut, di tangan pemimpin pertama tersebut, Pidie Jaya mengalami kemajuan signifikan dan menjadi daerah yang “MEUSYEUHU” atau berkembang pesat. Karena itu, menurutnya, sangat ironis apabila jasa besar itu tidak diabadikan dalam simbol penting milik daerah.

Interupsi yang disampaikan Ustad Am langsung mendapat perhatian serius dari peserta sidang dan menuai respons positif dari sejumlah kalangan. Usulan tersebut dinilai bukan sekadar pergantian nama fasilitas publik, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan tokoh yang berjasa membangun fondasi Kabupaten Pidie Jaya. Kini publik menunggu sikap dan keberanian Pemerintah Kabupaten untuk menjawab aspirasi tersebut secara nyata, bukan sekadar seremoni peringatan hari jadi daerah. (**)