LIPUTANGAMPONGNEWS.ID | JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa reforma agraria merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar “Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Asta Cita” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Menurut Nusron, kemiskinan tidak dapat diatasi melalui bantuan semata, melainkan dengan memberikan akses legal kepada masyarakat, terutama akses kepemilikan tanah. “Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan charity. Solusinya adalah legal access, dan yang paling vital adalah legal access terhadap tanah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran ekonom Hernando de Soto yang menekankan pentingnya kepastian hukum atas aset sebagai penggerak ekonomi rakyat. Di Indonesia, kebijakan reforma agraria dijalankan melalui dua pendekatan utama.

Pertama, legalisasi tanah rakyat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Nusron mengungkapkan, selama 56 tahun sejak 1961, hanya sekitar 50 juta bidang tanah yang berhasil disertipikasi. Namun sejak PTSL diluncurkan pada 2017, sebanyak 60 juta bidang tanah tersertipikasi hanya dalam tujuh tahun.

“Ke depan, target lima tahun adalah menyelesaikan 70 juta bidang tanah agar 95 persen lahan di Indonesia bersertipikat. Saat ini baru mencapai sekitar 79 persen,” ujarnya.

Pendekatan kedua adalah distribusi tanah negara yang tidak termanfaatkan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem pada desil 1 hingga 3 yang menggantungkan hidup dari sektor pertanahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai reforma agraria memiliki peran strategis dalam menata kepentingan ekonomi dan sosial. “Pertanahan adalah sektor sentral. Karena banyak kepentingan, maka reforma agraria menjadi sangat penting untuk mengelolanya secara adil,” katanya.

Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dirjen PHPT Asnaedi, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arso Sodikin, serta Ketua Umum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. (**)