LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Di saat sebagian masyarakat masih berjibaku dengan tekanan ekonomi dan hidup di bawah garis kemiskinan, ratusan perangkat desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) justru tampak berpesta pora dalam kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) mewah di sebuah hotel berbintang di Kota Medan.

Pantauan awak media pada Kamis (29/5/2025), kegiatan BIMTEK tersebut digelar selama empat hari, mulai 28 hingga 31 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 82 desa dan 8 kelurahan di Labura. Acara bertajuk “Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan” ini disebut mendukung program Presiden Republik Indonesia.

Namun, di balik tajuk yang terdengar mulia itu, muncul sorotan tajam dari publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp 5 juta, yang mencakup fasilitas penginapan, konsumsi, materi pelatihan, hingga seragam kegiatan. Setiap desa mengirimkan tiga orang peserta, sehingga diperkirakan anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan ini mencapai miliaran rupiah.

Ironisnya, kegiatan ini digelar di tengah semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Publik pun mempertanyakan urgensi dan efektivitas pelatihan semacam ini, yang dinilai hanya menjadi ajang menghambur-hamburkan dana desa.

Aktivis antikorupsi Sumatera Utara, Rahmadsyah, angkat bicara. Ia meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan BIMTEK tersebut.

“Di tengah instruksi presiden soal efisiensi anggaran, justru muncul kegiatan seperti ini yang sarat pemborosan dan dugaan titipan. Aparat hukum harus menyelidikinya secara tuntas,” tegasnya.

Lebih miris lagi, pantauan langsung di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah peserta tidak sepenuhnya mengikuti pelatihan. Mereka terlihat membawa keluarga, berenang di kolam hotel, hingga menikmati hiburan malam di Scorpion KTV, sebuah tempat karaoke eksklusif yang terletak tidak jauh dari lokasi kegiatan.

Upaya konfirmasi kepada panitia pelaksana dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Labura hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pesan dan panggilan melalui WhatsApp yang dikirimkan awak media tidak direspons.

Kegiatan ini kembali membuka ruang diskusi soal pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Apakah dana yang sejatinya ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa benar-benar digunakan secara tepat, atau justru menjadi ladang proyek yang tidak berdampak signifikan bagi rakyat? (TIM)