LIPUTANGAMPONGNEWS.ID – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Jangka Buya digelar diaula Kantor Camat setempat, Selasa, (14/02). Penyelenggaraan Musrenbang yang dibuka oleh Kepala Bappeda Pidie Jaya, Saiful, M.Pd, di Kecamatan pesisir pantai sebelah barat pidie Jaya itu terkesan amburadul alias kacau. 

Pada kegiatan tersebut ikut hadir sejumlah Kepala SKPK yang merupakan perwakilan kabupaten. Selain itu, Camat, para Imum Mukim, Keuchik Gampong, Ketua Tuha Peuet serta sejumlah tokoh masyarakat setempat juga hadir.

Seyogianya tujuan pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/gampong yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. 

Dalam sambutannya, Camat Jangka Buya, Nasruddin, menyampaikan keluhan infrastruktur kantor Camat dan Pagar Koramil. Sampai selesai penyampaianya Camat sama sekali tidak menyampaikan skala prioritas pembangunan yang diusulkan warganya yang selama ini jadi keluhan warga.

Hal ini menjadi tanda tanya salah satu warga Jangka Buya yang menjadi peserta. "Kok pak camat diam saja gitu. Tidak ngomong apa-apa tentang keluhan warganya. Apa memang nggak tahu harus ngomong apa. Aneh, camat saya," ucap warga itu yang identitasnya tidak mau dituliskan.

Seharusnya sebagai camat, dia yang memulai menyampaikan apa yang mesti dibangun atau apa yang jadi keluhan warga di kecamatannya. Hal ini terkesan Jangka Buya sedang baik-baik saja. Padahal puluhan persoalan yang tengah dialami warga kecamatan dengan jumlah 18 gampong, dari tahun ke tahun tidak terealisasi pemerintah. Camat hanya diam saja, atau memang tidak tahu apa yang mesti diutarakan. 

Musrenbang yang membahas tentang infrastuktur tahun 2023 khususnya di Kecamatan Jangka Buya, dan umumnya Pidie Jaya, menuai banyak protes dari tokoh-tokoh warga Jangka Buya.

Selain itu, Imum Mukim Jangka Buya Baroh, Nurdin Ahmad, juga ikut menyampiakan kelulahannya. Ia merasa jenuh dan bosan dengan musrembang-musrembang yang cuma buang waktu warga dan habiskan anggaran saja.

Menurutnya, sejak tahun 2016, ia mengikuti Musrenbang, cuma formalitas saja. Sebab tidak pernah direalisasi apa yang disampaikan dan dikeluhkan warga. Bangunan yang dibuat suka-suka pemerintah kabupaten saja. 

Lebih lanjut dikatakan Nurdin, untuk anggaran bangunan apa saja pemerintah lebih memprioritaskan ke Kecamatan Bandar Baru (kecamatan tempat tinggal bupati) dan Kecamatan Bandar Dua (tempat kediaman wakil bupati).

"Musrembang hanya formalitas para elit kabupaten saja. Tidak pernah ada seperti yang diharapkan masyarakat dalam Musrenbang," kata Mukim seraya berujar

"Yang anehnya lagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie Jaya seperti tutup mata kepada Kecamatan Jangka Buya," ujar Mukim Nurdin.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRK Pidie Jaya, Syahrul, putra Jangka Buya, kecewa dengan ulah Pemkab yang tidak pernah berlaku adil. Hal ini sudah sepanjang tahun, Jangka Buya selalu dizalimi.

Untuk tahun 2023 ini, satu meterpun tidak ada bangunan jalan di Jangka Buya. Tetapi sampai 30 milyar anggaran digelontorkan ke kecamatan tempat Wakil Bupati tinggal yaitu Kecamatan Bandar Dua.

"Berbicara adil, di mulut terus berkata Adil, di Musrembang selalu berkoar-koar bicara adil, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan jauh api dari panggang," ketus Syahrul.

Musrembang ditutup oleh Sekdakab Pidie Jaya, Ir Jailani Beuramat dengan tanpa kesimpulan, sebagaimana biasanya, Bappeda akan membacakan serangkaian kesimpulan di akhir musrenbang.

Ini malah musrenbang ditutup secara mendadak. Terkesan amburadul.

Menanggapi hal tersebut, awak media ini mencoba menjumpai Kepala Bappada Pidie Jaya, Saiful M.Pd untuk klarifikasi. Namun, yang bersangkutan beralasan sedang ada rapat dengan Sekdakab Pidie Jaya, Jailani di ruang kerja Sekda. (Wan Jangka)