Bupati Pidie Jaya Usulkan Rehabilitasi Sarana KB yang Rusak Akibat Bencana
Foto : Bupati Pidie Jaya, H Sibral Malasyi MA menyerahkan cidera mata kepada Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., di Jakarta, Kamis (8/10/2026). | LIPUTAN GAMPONG NEWS
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Pidie Jaya H Sibral Malasyi. MA mengusulkan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah sarana dan prasarana Keluarga Berencana (KB) yang rusak akibat banjir dan bencana hidrometeorologi kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI.
Usulan tersebut disampaikan Sibral saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan KB Pidie Jaya Eddy Azwar, SKM., M.Kes., serta unsur RSUD Pidie Jaya.
Sarana yang diusulkan untuk direhabilitasi antara lain gudang alat dan obat kontrasepsi (alkon), balai KB, serta berbagai fasilitas pendukung pelayanan KB yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Sibral mengatakan, pemulihan sarana tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan KB tetap berjalan sekaligus mendukung penguatan program pembangunan keluarga di Pidie Jaya.
Dalam audiensi tersebut, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka juga mendorong Pemkab Pidie Jaya memperkuat program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan angka stunting.
GENTING merupakan salah satu quick win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mendorong keterlibatan lintas sektor dalam membantu keluarga berisiko stunting. Intervensinya mencakup sektor kesehatan maupun dukungan lainnya, seperti penyediaan jamban sehat, air bersih, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sibral menyampaikan bahwa Pemkab Pidie Jaya terus menggerakkan berbagai pihak dalam upaya menekan angka stunting. Selain melibatkan kepala SKPK sebagai orang tua asuh, pemerintah daerah juga mendorong kontribusi BUMN melalui program CSR.
Kolaborasi tersebut diarahkan terutama kepada keluarga berisiko stunting pada desil 1 dan 2 agar intervensi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Pidie Jaya tercatat 31,6 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan melalui sinergi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pihak.
“Dengan kolaborasi semua pihak, kita berharap angka stunting di Pidie Jaya terus menurun,” ujar Sibral.
Pemkab Pidie Jaya berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sarana pelayanan KB dapat berjalan seiring dengan penguatan pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting di daerah. (**)






