LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Presiden Prabowo kembali menggelontorkan dana sebesar Rp4,9 miliar untuk pengadaan sapi meugang menyambut Idul Fitri 1447 H. Bantuan tersebut ditujukan bagi 98 gampong terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya. Namun, di tengah harapan pemulihan ekonomi warga, muncul kekhawatiran lama yang belum juga tuntas.

Pasalnya, pada Februari 2026 lalu, bantuan dengan nominal yang sama juga telah dikucurkan untuk meugang Ramadan. Saat itu, program diklaim menghasilkan ratusan ekor sapi yang disalurkan ke 98 gampong terdampak. Namun hingga kini, data pasti jumlah sapi yang dibeli dan didistribusikan masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

Muhammad Rissan atau yang akrab disapa Bang Brewok menegaskan, persoalan pengadaan sebelumnya belum sepenuhnya jelas, sehingga berpotensi kembali terulang. Ia mengingatkan, masyarakat belum melupakan polemik selisih data antara pernyataan resmi dan angka di lapangan. “Jangan sampai masalah yang sama terulang untuk kedua kali. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya, Kamis (18/3/2026).

Ia menyoroti adanya perbedaan data pada bantuan sebelumnya, di mana secara simbolis disebutkan 245 ekor sapi, namun data yang beredar hanya mencatat 241 ekor. Ketidakjelasan ini dinilai mencederai transparansi, terlebih program tersebut bertujuan membantu pemulihan ekonomi warga pascabencana sekaligus menjaga tradisi meugang.

Kini, menjelang akhir Ramadan, persoalan serupa kembali mencuat. Hingga Kamis (18/3/2026), belum ada kepastian jumlah sapi yang akan dibeli dari anggaran Rp4,9 miliar untuk meugang Idul Fitri. Padahal, distribusi simbolis sudah mulai dilakukan di sejumlah kecamatan, meski jumlahnya masih terbatas dan belum mencerminkan keseluruhan kebutuhan.

Berdasarkan penelusuran, tim teknis pengadaan disebut belum merampungkan verifikasi data penerima dan kebutuhan sapi. Akibatnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada angka pasti yang bisa dijadikan acuan. Situasi ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa persoalan lama, minim transparansi dan ketidakjelasan data, berpotensi kembali terulang di tengah program bantuan bernilai miliaran rupiah tersebut. (**)