LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kondisi atap Pendopo Bupati Pidie Jaya tampak bolong dan rusak di sejumlah bagian memunculkan pertanyaan publik terkait perhatian pemerintah daerah terhadap aset resmi milik daerah. Pantauan pada Senin (1/6) menunjukkan beberapa lembar atap asbes mengalami kerusakan cukup mencolok, bahkan terlihat berlubang dari arah belakang bangunan.

Pendopo yang saat ini ditempati Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi bersama sang istri, Asmawati Sibral, sejatinya bukan sekadar rumah dinas biasa. Bangunan tersebut merupakan simbol kehormatan jabatan kepala daerah sekaligus wajah pemerintah di hadapan masyarakat dan tamu yang berkunjung ke daerah itu.

Kerusakan atap yang diduga lapuk dan diterjang angin kencang menimbulkan kesan bahwa pemeliharaan aset daerah belum menjadi perhatian serius. Di tengah berbagai program pembangunan yang terus digaungkan, kondisi fisik pendopo justru memperlihatkan ironi rumah dinas kepala daerah tampak luput dari sentuhan perawatan dasar.

"Kalau benar bocor dan dibiarkan begitu saja, tentu sangat disayangkan. Mungkin Pak Bupati terlalu sibuk mengurus masyarakat sehingga tidak sempat melihat kondisi pendopo yang ditempatinya," ujar seorang warga Meureudu yang enggan disebutkan namanya.

Lebih dari sekadar persoalan atap rusak, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan aset daerah. Jika bangunan yang setiap hari berada dalam pengawasan langsung pemerintah saja terlihat terabaikan, publik tentu berhak bertanya bagaimana kondisi aset-aset daerah lainnya yang jauh dari sorotan.

Ikhsan, Kabag Umum Pemkab Pidie Jaya mengatakan bahwa plafon pendopo sudah diperbaiki, terkait atap asbes yang bocor dia menyebut mungkin akibat diterpa angin kencang beberapa waktu yang lalu, dan itu katanya masih tanggung jawab pihak rekanan.

"InshaAllah hari Kamis ini akan diperbaiki kembali, pekerjaan itu kata Ikhsan, masih tanggungjawab pihak rekanan," pungkas Kabag Umum Pemkab Pidie Jaya.

Publik kini menunggu jawaban, apakah kerusakan itu sekadar persoalan teknis, atau justru menjadi gambaran tentang lemahnya perhatian terhadap aset yang menjadi simbol pemerintahan daerah. (**)