Aktivis Muda Pidie, Nilai Kinerja Pj Bupati Pidie Belum Terlihat
Foto : Aktivis Muda Pidie, Zulkifli BI alias Doly | LIPUTAN GAMPONG NEWS
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Hampir 100 hari masa tugas Pejabat Bupati Pidie, Ir. H. Wahyudi Adisiswanto belum terlihat kinerjanya. Sudah genap 3 bulan sejak pelantikan pada Senin 18 Juli 2022, belum terlihat kinerja birokrasi lebih baik dari sebelumnya.
Artinya Pj Bupati belum melakukan action apapun sampai sekarang. Selama ini hanya silaturahmi dan pencitraan saja yang dilakukan. Selain itu belum ada gagasan/ide baru selama Bapak Pj Bupati Pidie hadir di tengah-tengah kita." kata seorang aktivis, Zulkifli BI alias Doly kepada Media ini, Selasa (18/10/2022).
"Menjelang seratus hari kerja Pj Bupati, kita mendesak untuk segera memutasi SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie agar meningkatkan produktivitas kerja pegawai dari gaya lama kepada gaya baru, bisa saja SKPK hari ini masih menoton dengan gaya Pidie Meusigrak," tutur Doly
Selanjutnya, dengan adanya mutasi jajaran SKPK bisa menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan yang sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat dan Pj Bupati hari ini." harapnya
Selain itu, tujuan saya meminta Pj Bupati Pidie yang dari unsur pemerintah pusat dulu, agar bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada dibirokrasi khususnya Pemkab dan seluruh wilayah Pidie pada umumnya. Setidaknya kehadiran Pj Bupati dan unsur pusat bisa menjadi contoh yang baik untuk pemerintah didaerah kedepan." papar aktivis muda itu.
Sejatinya, bukan malah mempertahankan gaya lama, melanjutkan dan mempertahankan aparatur yang terkontaminasi dengan gaya lama." cerutu Doly
Jika dilihat dari indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektifitas dan kemandirian. Dari indikator ini saya belum terlihat ada perubahan selama PJ bupati bekerja dipidie, itu belum masuk kepada pelayanan masyarakat.
Jika dalam 200 hari kerja tidak dilakukan penyegaran kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Pidie maka kita akan menyurati Mendagri untuk meminta mengevaluasi pejabat daerah nantinya." janjinya mengakhiri. (**)