08 Juni 2025
Daerah

Tenaga Honorer dan PPA di Pidie Jaya Keluhkan Honor Enam Bulan Belum Dibayar

Foto : Antoni, Pegawai Honorer Dinas PU Pidie Jaya | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.IDSebanyak 65 orang tenaga honorer dan penjaga pintu air (PPA) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan keluhan terkait honor mereka yang belum dibayarkan selama enam bulan pada tahun 2024. Keluhan ini mencuat pada Rabu (2/12) dan menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya kesejahteraan tenaga kerja tersebut untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Antoni, salah seorang tenaga honorer di Dinas PU Pidie Jaya, menyampaikan keluhan tersebut secara langsung. Ia mengungkapkan bahwa para tenaga honorer dan PPA merasa sangat kesulitan akibat honor yang belum diterima sejak Juli hingga Desember 2024. "Kami benar-benar menjerit. Selama enam bulan ini, kami tidak menerima gaji. Ini berdampak besar pada kehidupan sehari-hari kami," ujar Antoni.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PU Pidie Jaya, Orizal Safitri, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembayaran gaji tenaga honorer tersebut. Namun, keterbatasan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjadi kendala utama. "Kabupaten Pidie Jaya saat ini sedang menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga honor mereka belum dapat dicairkan," jelas Orizal.

Lebih lanjut, Orizal menyampaikan bahwa untuk tahun 2025, pihaknya berencana mengusulkan pembayaran gaji tenaga honorer dan PPA secara penuh untuk satu tahun. Ia juga meminta para tenaga honorer dan PPA agar bersabar menghadapi situasi ini. "Kami memahami kesulitan yang dihadapi teman-teman. Mohon bersabar, karena kami sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini sedang dilakukan agar pembayaran honor pada tahun 2025 dapat berjalan normal. "Kami optimis tahun depan kondisi akan kembali stabil. Usulan pembayaran gaji telah kami prioritaskan agar tidak terjadi penundaan lagi," tambahnya.

Masalah ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat, yang berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah. Kejelasan dan transparansi terkait anggaran menjadi hal yang sangat dinantikan agar kesejahteraan tenaga honorer dan PPA dapat terjamin. (**)